Pemerintah Pede Kemiskinan Ekstrem Hilang dari Indonesia di Tahun Ini

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah optimistis menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun ini. Dia menjelaskan telah ada pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini.
 
Hal ini disampaikan wapres dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, secara daring.
 
"Pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di Indonesia. Kita optimistis target ini bisa tercapai," ujar Wapres, Rabu, 18 September 2024.
 
Ma'ruf menyampaikan pemerintah perlu menjaga agar tren penurunan angka ekstrem terus berlanjut. Menurutnya program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
 
Untuk itu, katanya, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan. Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program.
 
"Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain," jelas Ma'ruf.
 

Baca juga: Pemerintah Andalkan Stimulus Pajak Demi Dukung Daya Beli

 

Telurkan program perlindungan sosial

 
Aspek penting lainnya, lanjut Wapres, yang harus diperhatikan pemangku kepentingan adalah konvergensi dan sinergitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 
Ini tercermin dari upaya pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem menerima program yang ada seperti program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana permukiman.
 
"Oleh karena itu penting adanya kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah," tegas Wapres Ma'ruf.