Legislator Dorong Pemanfaatan 'Lahan Tidur' Milik Negara untuk Peternak Lokal

Jakarta: Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke peternakan dan penggemukan sapi Hijrah Barokah Farm yang berada di Desa Negasi, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis, 22 Mei 2025. Ketua Tim Kunjungan Kerja Ahmad Yohan memimpin dialog secara langsung dengan seluruh stakeholder yang hadir.

Ditjen PKH kementerian Pertanian, Hary Suhada, menyampaikan banyak investor yang membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai lokasi peternakan. Namun, mereka menemukan kendala tempat. Karena itu, mereka mencoba menyewa tanah-tanah milik BUMN. Sayangnya, mereka keberatan ketika harga sewa yang diajukan pihak BUMN terlalu tinggi.

“Para investor mengatakan bahwa biaya sewa yang diajukan oleh BUMN terlalu tingi, sehingga tidak bisa masuk dalam kalkulasi bisnis mereka," ujar Hary Suhada, dalam keterangannya, Kamis, 22 Mei 2025.

Permasalahan para peternak untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk tempat peternakan juga disampaikan oleh perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Merespons persoalan pelik itu, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, mengatakan sebenarnya banyak lahan-lahan milik negara yang belum dikelola secara maksimal atau lahan tidur. 

Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini mendorong semua stakeholder untuk memanfaatkan lahan tidur agar menjadi lahan produktif, seperti kegiatan peternakan.

“Sebelum di Komisi IV DPR RI, saya adalah anggota Komisi VI (DPR RI) yang mitranya adalah BUMN. Saya cukup mengerti ada banyak tanah-tanah milik BUMN yang saat ini posisinya 'Idle' (menganggur). Sayang kalau tanah dibiarkan terlantar. Kalaupun ada yang sudah disewa pihak lain, juga ada yang masih terlantar karena penyewanya sudah kehabisan uang buat bayar sewanya," ujar dia.
 

Baca Juga:  Kementan Gandeng Polri untuk Tindaklanjuti Penyimpangan Hibah Sapi di Karanganyar

Dia menjelaskan di Jawa Barat masih banyak lahan menganggur. Bahkan, beberapa bulan lalu Polda Jabar berhasil memanfaatkan ratusan ribu hektare lahan tidur yang ada di Jawa Barat. 

"Dan saat ini masih banyak lahan-lahan tidur atau yang belum terkelola secara maksimal," ungkap Sonny.

Sonny mendorong PT Berdikari lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai BUMN Peternakan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor produk hewan.

"Tentu kami sangat sedih jika BUMN peternakan tapi hanya punya sapi 200 ekor," kata Sonny.

Sonny juga meminta Kementerian Pertanian terus berkomitmen dalam memperkuat peternakan nasional. Dia menegaskan kedaulatan pangan nasional seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri. Bukan terus bergantung pada impor yang hanya berpikir instan.

Dia mendorong pemerintah, khususnya Kementan, segera mencari solusi alternatif dalam meningkatkan produktivitas daging sapi lokal. Seperti perbaikan manajemen peternakan, memberikan pendampingan dan fasilitas kepada para peternak, peningkatan kualitas bibit dan pangan, serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.

"Kementan harus bisa jemput bola. Peternak perlu difasilitasi lebih. Sudah terlalu lama peternak Indonesia tidak sejahtera," kata dia.

Program vaksin gratis, lanjut dia, harus diperbesar skalanya. Terkait bibit ternak juga harus dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar para peternak dapat memiliki ternak-ternak unggul dengan kualitas daging yang baik.

"Regulasi yang mengatur tentang biaya sewa juga harus disusun dengan tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan penyewa. Bagaimana para peternak punya bank pakan yang dapati memenuhi kebutuhan ternaknya jika biaya sewa lahan terlalu mahal," ujar dia.