KPK Sebut Lebih 100 Travel Terima Jatah Kuota Haji Tambahan dari Kemenag

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pembagian kuota haji tambahan dari Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya dinikmati perusahaan travel tertentu. Total, ratusan penyedia jasa mendapatkan jatah kuota tambahan.

"Travel itu tidak cuma satu, puluhan, bahan atau tidak salah lebih dari seratus, itu ya, banyak lah," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Agustus 2025.

Asep mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. Agen travel yang menerima tambahan kuota tidak semuanya perusahaan besar.

"Jadi pembagiannya banyak tuh, mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya," ujar Asep.

Kini, KPK mendalami pembagian jatah kuota haji tambahan untuk para agen travel dari Kemenag. Menurut Asep, pembagian kuota tambahan tidak disamakan.

"Kalau travel yang kecil yang kebagian sepuluh (tambahan kuota) atau dibuat sepuluh, seperti itu. Jadi (pembagiannya) sesuai dengan travel, seperti itu," ucap Asep.
 

Baca juga: KPK: SK Buatan Yaqut jadi Salah Satu Barbuk Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan.

Terakhir, KPK mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Salah satunya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.