Rifqinizami: Polemik di Pati Harus Jadi Pembelajaran Bersama

Jakarta: Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menyampaikan polemik yang terjadi di Kabupaten Pati sebagai pelajaran penting bagi seluruh pihak. Terutama dalam membangun relasi yang sehat antara kepala daerah dan masyarakat.

"Kasus di Pati adalah hikmah dan pelajaran bagi kita semua untuk melihat kembali bagaimana seharusnya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat,” ujar Rifqinizami melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menurut politikus Partai NasDem itu, pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Aksi demo di Pati merupakan luapan dari rakyat karena mereka tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal. 

Rifqi menekankan pentingnya pejabat publik untuk lebih bijak dan sensitif dalam merespons dinamika di masyarakat.

Selain itu, dia menyampaikan, saling kontrol antara legislatif dan eksekutif masih bisa dilakukan tanpa harus menempuh pemakzulan. Kontrol perlu dilakukan untuk memperbaiki sejumlah kebijakan kepala daerah yang selama ini mungkin dianggap kurang baik. 

“Pandangan saya, kasus di Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan terhadap Bupati. Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Sudewo sebagai bupati Pati. Mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” Sebut Rifqi.
 

Baca juga: Gerindra Bina Sudewo

Rifqi juga memaparkan bahwa persoalan yang terjadi di Pati tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal nasional dan daerah. Rendahnya kemandirian fiskal membuat banyak daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Ketika terjadi refocusing anggaran oleh pemerintah pusat, banyak daerah mengalami tekanan. Kondisi tersebut biasanya direspons dengan menaikkan pajak daerah yang tidak selalu diterima baik oleh masyarakat.

“Masalah ekonomi nasional dan daerah sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, kebijakan yang tidak populer harus diiringi dengan komunikasi publik yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Rifqi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membuka informasi mengenai APBD kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan. Pemerintah daerah diimbau untuk menyampaikan kondisi fiskal secara jujur, termasuk jika suatu program tidak bisa dijalankan karena keterbatasan anggaran.

“Transparansi dan pelibatan publik adalah kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap rakyat,” kata Rifqinizami.