KPK Dalami Peran Sejumlah Pihak Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, untuk mendalami kasus dugaan rasuah terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik belum menentukan tersangka karena masih mendalami peran sejumlah pihak.

"Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin, 11 Agustus 2025.

Asep mengatakan, sprindik umum bisa membuat penyidik lebih lenggang mengumpulkan bukti atas keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus korupsi ini. Terbilang, KPK tidak bisa menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari butki pas kasusnya masih tahap penyelidikan.

"Sehingga membuat terang sebuah perkara yang sedang kita tangani ini," ucap Asep.
 

Baca juga: Korupsi Kuota Haji, KPK bakal Panggil Kembali Eks Menag Yaqut

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

"Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

"Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan," ucap Yaqut.