Anggaran IKN Diblokir, Ini Rinciannya per Desember 2024

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan seluruh anggaran Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diblokir, menyusul kebijakan untuk efisiensi anggaran di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebutkan, saat ini progres pembangunan fisik IKN Nusantara telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

"Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansir Media Indonesia, Jumat, 7 Februari 2025.

Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN Nusantara per 31 Desember 2024 memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

Anggaran pembangunan IKN Nusantara tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

 

Baca juga: Anggaran IKN, Istana: Diblokir Bukan Berarti Tidak Ada

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat rapat kerja dengan Komisi V DPR. Foto: dok Kementerian PU

Pembangunan jalan tol

Ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

Selanjutnya, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

Sementara untuk sektor hunian, pembangunan IKN Nusantara tahun lalu menyerap Rp8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI, hingga Hunian Modular TNI.