Unjuk Rasa di Monas, Rute Bus TransJakarta Dialihkan

Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian sejumlah rute layanan pada Kamis pagi, 30 Oktober 2025. Upaya ini dilakukan imbas adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

"Beberapa halte untuk sementara tidak melayani pelanggan, di antaranya Balai Kota dan Gambir 2,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, melalui keterangan tertulis seperti dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 30 Oktober 2025. 
 

Pengalihan rute dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional serta keamanan pelanggan. Penyesuaian yang mulai diberlakukan pukul 08.00 WIB ini, mencakup pengalihan dan memendekkan rute di beberapa koridor utama yang melintasi kawasan pusat kota. 

Penyesuaian mencakup Koridor 2 arah Pulo Gadung dan rute 2A yang dialihkan melalui Kebon Sirih. Sementara itu, Koridor 6A dan 6B mengalami perpendekan layanan hingga Patung Kuda dan berputar di lokasi tersebut. 

Untuk rute 1A, layanan hanya beroperasi sampai kawasan Monas, dengan titik putar di Patung Kuda. TransJakarta menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian sementara ini. 

"Kami mengimbau pelanggan agar terus memperbarui informasi layanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta maupun kanal media sosial resmi Transjakarta,” ujar Ayu.

Ia memastikan layanan akan segera dinormalkan kembali setelah kondisi lalu lintas di sekitar Monas memungkinkan. Pelanggan diharapkan dapat menyesuaikan rencana perjalanan agar tetap aman dan nyaman selama aksi berlangsung. 


Petugas kepolisian mengatur lalu lintas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi unjuk rasa sekelompok guru di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan guru madrasah dan sejumlah elemen masyarakat. Demo ini bakal digelar di kawasan Monas.

Sejumlah kelompok guru itu antara lain Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI). Selain itu, terdapat beberapa elemen masyarakat lain yang juga menggelar unjuk rasa.

Unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok guru madrasah itu menuntut pemerintah untuk memperlakukan hak yang sama mengingat regulasi yang berlaku selama ini. Yakni, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak berpihak kepada mereka.