Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok Humas Polri
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan seluruh jajaran Divisi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti jajaran polisi baik langsung maupun daring.
Kegiatan rakernis gabungan antar divisi ini diikuti satuan Divisi Hukum; Divisi Humas; Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); hingga Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Selain itu turut hadir dalam acara pembukaan rakernis, seluruh pejabat utama Mabes Polri maupun para Kapolda dan Kapolres secara daring.
Listyo menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh personel di berbagai bidang tugas. Namun, ia menekankan soal isu-isu yang tengah ramai di masyarakat untuk menjadi perhatian khusus.
"Terkait dinamika global seperti perang dagang, isu penurunan ekonomi, serta peluang strategis pertumbuhan ekonomi di daerah seperti Batam yang perlu didukung oleh peran aktif Polri," kata Listyo dalam arahannya, Rabu, 30 April 2025.
Mantan Kapolda Banten itu melanjutkan sejalan dengan kebijakan Asta Cita pemerintah, banyak program yang bersinggungan langsung dengan fungsi divisi-divisi yang hadir dalam rakernis. Terutama dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana di luar negeri.
"Polri juga harus turut aktif dalam melindungi WNI di luar negeri, termasuk menangani kasus-kasus penipuan dan penyelundupan manusia (TPPO) oleh sindikat internasional,” ujar jenderal polisi bintang empat itu.
Listyo menekankan pentingnya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi layanan publik. Seperti layanan 110 dan aplikasi Super App Polri.
Aplikasi ini dirancang sebagai layanan serba ada yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian secara cepat dan praktis melalui ponsel. Jenderal Listyo meminta agar aplikasi ini terus dikembangkan dan disosialisasikan agar benar-benar membantu masyarakat.
Selain itu, Listyo menyoroti capaian
Divhumas Polri yang berhasil meraih sejumlah penghargaan dan menangani klarifikasi terhadap 338 berita hoaks. Hal itu dinilai sebagai bukti konkret kerja strategis Kehumasan Polri di tengah tantangan era digital.
"Fungsi Humas harus menjadi corong utama dalam penyampaian informasi yang transparan dan berdampak positif bagi masyarakat," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu
Listyo menyampaikan bahwa reformasi hukum harus menjadi perhatian utama, dengan memperkuat budaya hukum yang adil dan memberi prioritas pada penyelesaian masalah hukum masyarakat. Lagi-lagi, Divisi Humas dipandang perlu terus meningkatkan penyampaian informasi publik secara transparan, cepat, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Pengembangan kemampuan dan strategi komunikasi publik, ujar Kapolri, harus menjadi prioritas dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Di samping itu, kehadiran anggota di lapangan juga penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman.
"Saya harapkan setiap divisi terus menjaga komunikasi yang efektif, terbuka, dan sinergis demi mendukung tujuan bersama. Fokus utama kita ke depan adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri melalui pelayanan yang responsif dan profesional. Polri harus semakin dekat dengan masyarakat," ujarnya.
Dalam pembukaan Rakernis Gabungan Divisi itu Kapolri turut menandatangani dan meresmikan Renovasi dan Pembangunan Gedung Divhumas Polri Extension. Kapolri juga menerima Blueprint Divisi Humas Polri berisi dokumen rancangan strategis yang disusun Akademisi, Praktisi, dan Tenaga Ahli beserta para Founding Father Humas Polri.
Blueprint tersebut memuat rencana jangka Panjang Divisi Humas Polri hingga 20 tahun ke depan, sekaligus Blueprint pertama di antara Satuan Kerja Polri lainnya. Blueprint itu diharapkan dapat menjawab tantangan komunikasi Polri di era modern, sesuai visi dan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas Tahun 2045.