Tragedi Penolakan Pasien di Jayapura, Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Maharani mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Hal itu disampaikannya merespons tragedi meninggalnya Ibu Irene Sokoy dan bayinya di Jayapura, Papua, setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit.

Maharani menegaskan tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap calon pasien. Pejabat dan masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapat pelayanan kesehatan.

“Kita harus bersimpati dan mendampingi rakyat dalam masa sulit ini," kata Maharani dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 26 November 2025.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, diperlukan peningkatan kapasitas rumah sakit khusus untuk masyarakat umum. Peningkatan tersebut bukan untuk pejabat.

Baca juga: Kematian Ibu Hamil di Papua, Prabowo Perintahkan Audit RS

Maharani mendukung investigasi transparan dan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Evaluasi menyeluruh layanan kesehatan di Papua juga didorong, termasuk pengawasan implementasi perda kesehatan agar tidak ada lagi penolakan pasien karena alasan administrasi maupun biaya.

Selain itu, Maharani beserta seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya. Dia berkomitmen mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan untuk menjamin pelayanan adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua. 

Sebelumnya, Irene Sokoy mendapat penolakan dari RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara Jayapura, hingga akhirnya meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dok II Jayapura. 

Insiden ini mendapat kecaman dari Kemenkes. Kementerian lembaga yang dipimpin Budi Gunadi Sadikin itu mengirim tim investasi merespons temuan tersebut.