Pelototi Disiplin Anggaran, Menkeu Tinjau Sekolah Rakyat hingga SPPG di Jabar

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau pengelolaan anggaran serta pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat (Jabar). Peninjauan dilakukan saat kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Purbaya menekankan pentingnya menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran, terutama perencanaan belanja pegawai. Purbaya meminta belanja pegawai direncanakan secara tepat sejak awal untuk mencegah terjadinya kekurangan pagu pada akhir tahun anggaran.

Ia juga mengingatkan agar pergeseran anggaran, terutama untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak mengorbankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pergeseran anggaran hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak dengan tetap memperhatikan prioritas belanja pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya turut meninjau perkembangan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, termasuk Sekolah Rakyat. Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 sekolah yang terdapat di wilayah tersebut.

Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum baik dengan fasilitas yang dinilai lengkap, termasuk seragam siswa. Setiap ruang kelas juga dilengkapi smartboard, sementara setiap siswa memperoleh satu laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Purbaya menilai Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan dan perlu lebih dikenal masyarakat. "Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Purbaya, dikutip dari Antara, Selasa, 25 Agustus 2026.

Ia meminta pemerintah daerah memperkuat komunikasi dan promosi agar masyarakat dapat mengetahui manfaat serta keunggulan program tersebut.
 

(Ilustrasi, aktivitas kegiatan belajar mengajar di SRT 4 Soreang, Kabupaten Bandung. Foto: dok Brantas Abipraya)
 

Pantau pelaksanaan Kopdes hingga SPPG

Selain Sekolah Rakyat, pemerintah turut memantau pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Barat. Tercatat terdapat 5.970 KDKMP di Jawa Barat dengan target survei sebanyak 147 KDKMP.

Hingga saat ini, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fasilitasnya.

Purbaya juga meninjau pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Setiap SPPG memiliki kapasitas sekitar 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Berdasarkan pemantauan, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat secara umum dinilai baik dan dapat diterima penerima manfaat.

Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya dari 1 sampai 5.

Indeks tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat serta kualitas pelaksanaan SPPG. Instrumen itu juga diharapkan membantu pemerintah membandingkan kinerja SPPG antardaerah secara nasional.