Ini Rincian Paket Kebijakan Ekonomi di Akhir Tahun

Jakarta: Pemerintah dalam waktu dekat bakal menggulirkan sejumlah program dalam paket kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian.

"APBN perlu untuk memberikan penebalan dalam bentuk bantuan sosial. Kita juga ingin memperkuat ekonomi, utamanya di level grass root seperti UMKM, dan juga kita ingin makin meningkatkan sektor properti yang memiliki linkage multiplier yang sangat besar di dalam rangka menjaga ketahanan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023.

Dukungan anggaran negara itu dibutuhkan lantaran ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia serta dampak El Nino yang berpotensi mengganggu laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pasalnya kondisi tersebut telah menyebabkan sejumlah tantangan bagi perekonomian.

Tantangan itu, di antaranya, volatilitas harga komoditas, tekanan dari inflasi, tekanan dari suku bunga acuan, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Setidaknya paket kebijakan ekonomi yang bakal diluncurkan pemerintah terdiri dari tiga bagian.
 

BLT el nino

Pertama bertujuan menjaga daya beli dengan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Itu terdiri dari dua program, yaitu tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Untuk program bantuan beras, program tersebut bakal diperpanjang satu bulan hingga Desember 2023. Sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bakal menerima bantuan beras tambahan 10 kg pada Desember. Penebalan program tersebut bakal menelan anggaran sebesar Rp2,67 triliun. Dus, pada 2023, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp18,57 triliun untuk menjalankan program bantuan beras.

Program BLT El Nino bakal akan diberikan kepada 18,8 juta KPM peserta program bantuan sembako. Setiap KPM bakal menerima dana bantuan Rp200 ribu per bulan. Program itu bakal bergulir dua bulan mulai November 2023.

Kementerian Sosial bakal menjadi eksekutor program BLT El Nino tersebut. Pasalnya, data KPM berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola kementerian tersebut. Total dana yang dikeluarkan untuk program itu mencapai Rp7,52 triliun.


Baca juga: Sri Mulyani: APBN Surplus Rp67,7 Triliun per September 2023
 

Gempuran suku bunga tinggi

Kedua, penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah gempuran suku bunga acuan yang tinggi. Pemerintah, kata Sri Mulyani, bakal mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Percepatan KUR tersebut bakal ditempuh melalui weekend banking. Itu dinilai perlu guna mengoptimalkan peran UMKM dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Terlebih, penyaluran KUR sejauh ini baru Rp177,5 triliun, masih jauh dari target salur 2023 yang sebesar Rp297 triliun.

"Realisasi KUR sampai dengan September 2023 mencapai Rp177,5 triliun, perlu percepatan agar penyalurannya lebih optimal untuk mencapai target Rp297 triliun," kata Sri Mulyani.
 

Insentif properti

Ketiga, penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat atas pembelian rumah baru komersial, rumah baru bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), dan rumah baru untuk masyarakat miskin.

Dukungan yang diberikan atas pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah 100 persen. Itu berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024. Lalu pada Juli-Desember 2024 PPN yang ditanggung pemerintah berkurang menjadi 50 persen.

Total dana yang dibutuhkan untuk menjalankan dukungan tersebut ialah Rp2 triliun. Perinciannya Rp0,3 triliun pada 2023 dan Rp1,7 triliun pada 2024. Pembebasan dan diskon PPN itu berlaku bagi semua kelompok masyarakat.

Pemerintah juga menambah dukungan bagi MBR yang ingin membeli rumah baru. Itu diberikan dalam bentuk dukungan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta, berlaku mulai November 2023 hingga Desember 2024.

Total dana yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan bagi MBR itu mencapai Rp1,2 triliun. Itu terdiri dari alokasi dana pada 2023 Rp0,3 triliun dan Rp0,9 triliun pada 2024.

Sementara itu, dukungan bagi rumah masyarakat miskin dilakukan dengan menambah target bantuan rumah sejahtera terpadu (RTS) sebanyak 1,8 ribu rumah. Itu bakal dilakukan pada periode November-Desember 2023 dengan nilai bantuan Rp20 juta per rumah. Dus, total dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut mencapai Rp36,2 miliar.
 

Total dana paket kebijakan ekonomi

Dengan begitu, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan paket kebijakan ekonomi tersebut mencapai Rp3,2 triliun. Perinciannya kebutuhan pada 2023 sebesar Rp0,6 triliun dan Rp2,6 triliun pada 2024.

Dampak paket kebijakan ekonomi itu diharapkan dapat mendorong penambahan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari hitungan Kemenkeu, paket kebijakan ekonomi tersebut bakal menambah pertumbuhan PDB di triwulan IV-2023 sebesar 0,2 persen.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV-2023 diperkirakan bakal mencapai 5,06 persen dengan adanya paket kebijakan ekonomi. Tanpa ada intervensi paket kebijakan itu, ekonomi Indonesia diprediksi hanya akan tumbuh 4,86 persen, karena adanya ketidakpastian global.

Secara keseluruhan pada 2023, paket kebijakan itu bakal memberi tambahan pertumbuhan PDB hingga 0,6 persen dan membuat ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen tahun ini. Pada 2024, paket kebijakan bakal menambah pertumbuhan hingga 0,13 persen dan membuat ekonomi nasional tumbuh menjadi 5,2 persen.