RS Muhammadiyah Bandung Setop Layani Pasien BPJS, KPK: Ketahuan Fraud

Jakarta: Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung menghentikan pelayanan terhadap masyarakat mau mau berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Ternyata, penyebabnya karena ketahuan melakukan fraud atau kecurangan klaim asuransi dari pemerintah.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan kabar itu. BPJS menyetop kerja sama agar Rumah Sakit Muhammadiyah melakukan perbaikan sistem.

"Diputus kerja sama sementara sampai selesai perbaikan manajemen supaya fraud tidak berulang," kata Pahala kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pahala enggan memerinci total uang yang didapatkan rumah sakit itu sudah melakukan fraud tersebut. Menurutnya, pihak rumah sakit sudah mengembalikan dananya.

"Iya, sudah dikembalikan dananya," ucap Pahala.

Meski sudah dikembalikan, penghentian kerja sama tetap dilakukan. Ketegasan itu agar rumah sakit tidak melakukan kecurangan serupa.

Baca:  Klaim Fiktif BPJS Rugikan Negara Rp35 M, Ini Daftar Temuan KPK

Sebelumnya, KPK menemukan adanya fraud atas klaim BPJS di tiga rumah sakit. Data itu didapat berdasarkan hasil kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
“KPK bersama Kemenkes, BPJS dan BPKP membentuk tim bersama untuk penanganan fraud ini karena kita pikir sudah ngumpulin iuran susah ternyata penggunaannya ada orang secara sengaja mengajukan klaim fiktif dan menggembosi pengeluaran,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2024.
 
Temuan itu diketahui usai tim yang dibuat melakukan audit atas klaim BPJS yang dilakukan tiga rumah sakit di provinsi berbeda. KPK enggan memerinci nama perusahaannya, namun, dipastikan rumah sakitnya milik swasta di Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Tengah (Jateng).

Modus kecurangan terjadi berupa manipulasi catatan medis. Total temuan lebih dari tiga ribu klaim fiktif.
 
“Ternyata di tiga rumah sakit ada tagihan klaim 4.341 kasus tapi sebenarnya ada 1.000 kasus di buku catatan medis. Jadi sekitar tiga ribuan itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya enggak ada di catatan medis,” ujar Pahala.