Ditjen Pajak Bantah Kebobolan Data

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan membantah isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berasal dari sistem yang ada lingkup otoritas pajak.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menegaskan, data yang bocor juga disebut bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
 
"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata Dwi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 September 2024.
 
DJP, lanjut Dwi, telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 

Baca juga: Data NPWP Bocor, Awas! Modus Penipuan Denda Pajak

 

Pastikan jaga kerahasiaan dan keamanan data

 
Selain itu, DJP juga berupaya untuk memastikan menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP. Itu paralel dengan upaya peningkatan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak.
 
"Dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," kata Dwi.
 
DJP, imbuh Dwi, mengimbau para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.