Departemen Kehakiman AS Buka Penyelidikan Merger US Steel oleh Nippon Steel

New York: Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) telah membuka penyelidikan antimonopoli mendalam terhadap pengambilalihan US Steel oleh Nippon Steel senilai USD14,1 miliar.

Melansir Channel News Asia, Kamis, 11 April 2024, Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar, sementara perusahaan-perusahaan tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
 

baca juga: Menkeu AS Peringatkan Bahaya Barang Impor Murah Tiongkok

Kesepakatan itu mendapat sorotan dari anggota parlemen AS karena masalah keamanan nasional, dan Presiden Joe Biden mengatakan bulan lalu, US Steel harus menjadi perusahaan baja Amerika yang dimiliki dan dioperasikan di dalam negeri.

Selama kunjungannya ke AS, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan dia berharap kesepakatan tersebut akan berjalan ke arah yang positif namun tidak mengkritik pengawasan Departemen Kehakiman atas pengambilalihan tersebut. Kesepakatan itu juga mendapat penolakan dari serikat pekerja United Steel Workers.

Sementara itu, Nippon Steel ingin eksistensinya di Amerika Serikat diakui setelah membeli US Steel dengan harga sekitar USD15 miliar. Namun kesepakatan tersebut menghadapi perjuangan berat untuk mendapatkan persetujuan pada tahun pemilu AS.

Harapan Nippon Steel

Presiden Direktur Nippon Steel Tadashi Imai berharap Nippon Steel akan terlihat sebagai perusahaan yang mempunyai akar kuat di AS, mengingat perusahaan tersebut telah hadir di sana sejak 1980-an dan memiliki 4.000 karyawan di negara tersebut, beberapa di antaranya juga merupakan anggota dari Nippon Steel.

"Hal yang paling penting dan satu-satunya yang dapat kami lakukan adalah berbicara dengan USW dengan itikad baik mengenai rencana investasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing Baja AS," kata dia.

Gedung Putih memandang baja sebagai hal yang penting bagi keamanan nasional dan Biden mengatakan bulan lalu, baja AS harus tetap dimiliki di dalam negeri.

Lawannya dalam pemilihan presiden November, mantan Presiden Donald Trump, telah berjanji untuk memblokir kesepakatan tersebut jika dia terpilih kembali. Tidak jelas apakah Biden berencana menggunakan otoritas regulasi AS untuk membatalkan kesepakatan tersebut.