Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat. Dok. Tangkapan Layar
Achmad Zulfikar Fazli • 28 January 2024 11:21
Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Indonesia akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024. Pesta demokrasi dinilai sebagai momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan mengoreksi kehidupan bangsa yang sudah berjalan selama lima tahun ini.
"Kita berada di lapangan ini untuk mengekspresikan rasa kepedulian kita, rasa tanggung jawab kita kepada amanat konstitusi, yaitu pada tanggal 14 Februari yang akan datang adalah pemilihan umum. Pemilu itu artinya momentum yang amat tepat untuk memberikan evaluasi dan sekaligus tentunya koreksi dalam perjalanan kehidupan kebangsaan yang telah kita lalui selama lima tahun," ujar Surya Paloh dalam kampanye akbar Partai NasDem, di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 28 Januari 2024.
Surya Paloh menegaskan setiap warga negara berhak menentukan pilihannya di pemilu. Masyarakat jangan apatis terhadap pemilu demi keberlangsungan bangsa ke depan.
"(Pemilu) itu adalah hak bagi seluruh warga negara dan anak bangsa ini untuk menentukan pilihannya, ketetapan hatinya, koreksinya, sekaligus memberikan rasa tanggung jawab pribadinya untuk mengambil sikap yang proaktif bukan apatis, bukan berdiam diri, tapi ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegaa yang kita miliki," ujar dia.
Surya Paloh menaruh hormat setinggi-tingginya kepada para pemimpin besar bangsa Indonesia yang telah mengilhami dan memberikan konsep gagasan kebangsaan. Mereka memilih konsep gagasan pemikiran, Indonesia sebagai negara republik.
"Mereka tidak menempatkan kita pilihan untuk meneruskan kehidupan yang berorientasi feodalisme kerajaan, negara agamis, tapi sekali lagi republik. Dan kita juga menganut, memiliki sistem ketatanegaraan kita, yaitu melahirkan komitmen seluruh lalu lintas aturan hidup kebangsaan kita adalah berlandaskan model dan sistem demokrasi," ujar dia.
Baca Juga:
Jokowi Disebut Telah Kehilangan Sikap Kenegarawanan |