Presiden Joko Widodo. Medcom.id/Kautsar Widya
Media Indonesia • 27 January 2024 06:22
Jakarta: Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak lagi menunjukkan sikap sebagai negarawan. Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya berlaku netral, adil dan berlaku untuk semua.
“Problem ini adalah etis, mengatasi aturan regulasi dan hukum, karena dalam problem etis orang itu mampu menempatkan dirinya sebagai negarawan. Ketika prinsip negarawan itu hilang, maka seseorang sudah kehilangan keutamaan-keutamaan publik.” kata Romo Benny, Jumat, 26 Januari 2024.
Sebagai seorang individu, Jokowi memiliki hak politik, namun dengan jabatannya, ada tanggung jawab dan etis yang melekat. “Nilai etis itu apa, pemimpin yang berpegang teguh pada jabatannya. Jangan sampai pemimpin melupakan dimensi etis hanya hasrat berkuasa, melupakan jiwa negarawan,” tegas Romo Benny.
Menurut dia, Presiden Jokowi tidak membaca UU Pemilu secara utuh, lantas menyimpulkan pejabat boleh berpihak. “Membaca UU harusnya utuh, tidak dilihat yang menguntungkan. Ini sekaligus adalah problem bagaimana seseorang menjadi negarawan atau sekedar hanya politik itu saya dapat apa,” ujar Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.
Sejatinya, politik adalah prinsip untuk terwujudnya nilai-nilai keutamaan yaitu pemimpin yang tunduk pada nilai etis tadi. “Jangan sampai pemimpin melupakan dimensi etis hanya hasrat berkuasa, melupakan jiwa negarawan,” imbuh Romo Benny
Baca juga:
Anies Tegaskan Ikuti Aturan soal Presiden Cuti ke Diri Sendiri untuk Kampanye |