Hari Kedua Demo Desak Pengesahan RUU PPRT, DPR Belum Memberikan Respon

Jakarta: Koalisi masyarakat sipil memasuki hari kedua berdemo di depan DPR dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR. Hingga saat ini pendemo masih belum mendapat respon dari DPR.

“Kita maunya ada respon dari dalam, misalnya ada kendala apa dan apa yang bisa kami bantu dari kami koalisi masyarakat sipil ini untuk mendorong pengesahannya di bulan September,” kata Staf Advokasi Jala PRT Jumisi Saat berdemo di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024.
 

Baca juga: Sindir Pimpinan DPR, Pembahasan RUU PPRT Seperti 'Poco-Poco'

Jumisi juga membandingkan kinerja DPR yang berbeda antara pengesahan undang-undang cipta kerja dan revisi undang-undang Pilkada yang dinilai begitu cepat. Ini berbanding terbalik dengan RUU PPRT yang sudah 20 tahun tersendat di DPR.

Jumisi merasa miris melihat DPR yang tidak memperhatikan nasib dari pekerja rumah tangga. “Rasanya kok miris ya, rasanya anggota dewan tidak memiliki sisi kemanusiaan padahal anggota dewan dipilih oleh rakyat,” ujar Jumisi.

Adapun aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya.