Jokowi Diminta Pastikan Anggaran Negara Tak Dipakai Kampanye Terselubung

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye terselubung (Pilpres) 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memastikan tak ada anggaran negara (APBN) untuk kegiatan tersebut.

"Presiden Jokowi harus memastikan tidak ada penggunaan sumber daya negara dan anggaran negara untuk kepentingan pemenangan salah satu capres atau paslon pada Pemilu 2024," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Januari 2023.

Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Gufron menyoroti kegiatan salah satu calon yakni Prabowo Subianto, dalam peresmian pembangunan sumur bor di Jawa Barat hingga bedah rumah di Cilincing. Menurut dia, kegiatan itu dibiayai negara dan tak terkait tugas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
 

Baca: Gibran Dinilai Maju karena Jokowi Ingin Berkuasa Kembali

"Patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik Pemilu 2024," kata Gufron.

Dia mengindikasikan kegiatan tersebut sebagai kampanye politik. Di mana, kata Gufron, kedudukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dipakai untuk dapat mengakses fasilitas dan sumber daya negara dari jabatan yang didudukinya.

"Penting dicatat, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye merupakan kejahatan pidana pemilu yang mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas," kata Gufron.

Menurut Gufron, program pemerintah itu tak terkait dengan kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Seharusnya, kata Gufron, Prabowo fokus pada tugas dan fungsinya dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman eksternal dari negara lain.

"Manfaat pembangunan sumur bor air dan proyek bedah rumah warga memang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi hal ini seharusnya menjadi fungsi dan tugas kementerian terkait, bukan urusan Kemhan," kata Gufron.