Dugaan Politik Uang di Pilkada 2024 Dinilai Merusak Perpolitikan Indonesia

Jakarta: Manager Pemantauan JPPR, Nopa Supensi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera melakukan penindakan terhadap dugaan politik uang di Pilkada 2024. Hal ini merespons ucapan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Cak Imin sebelumnya mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dinilainya telah diwarnai politik uang. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Cak Imin mengungkap nominal uang yang mesti dikeluarkan untuk mengamankan satu suara ialah sebesar Rp300 ribu. 

“Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menko Muhaimin Iskandar, memerlukan Rp300 ribu per kepala untuk bisa mendapatkan suara, jika benar hal tersebut terjadi, tentu merusak atau melemahkan perpolitikan indonesia,” kata Nopa, Minggu, 1 Desember 2024.