Kapolri dan 700 Anggota Polri Berkantor di IKN Mulai 2025

Jakarta: Korps Bhayangkara mulai berencana mengalokasi anggota Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Kapolri dan 700 anggota mulai berkantor pada 2025-2029 sebagai tahap pertama pengalokasian.

"Kita sudah plotting di dalam perencanaan pemindahan anggota Polri kita, baik Polri maupun PNS dengan perencanaan di tahap pertama 2025-2029 itu adalah 700 orang," kata Kabag Jakum Biro Jakstra Stama Rena Polri Kombes Benny Iskandar kepada wartawan, Kamis, 10 Oktober 2024.

Benny mengatakan nama kantor Polri di IKN bukan Mabes Polri. Tapi, Kantor Pusat Polri.

"Jadi 700 personel dari Mabes Polri, termasuk Kapolri dan kantor di sana. Itu perencanaan 2025-2029," ujar Benny.

Dia tak menjelaskan perbedaan Mabes Polri di Jakarta dengan Kantor Pusat Polri di IKN. Perwira menengah (pamen) Polri ini hanya menyebut penambahan nama Kantor Pusat Polri itu tuntutan dari undang-undang.

"Sementara Mabes Polri kita masih di Jakarta, jadi bertahap. Karena kita masih melihat infrastruktur, karena gini, pengalaman ketika membangun kota, ibu kota negara seperti itu, kita ambil contoh Putrajaya di Malaysia, itu 30 tahun lalu dia settle dengan berbagai infrastruktur," ujar Benny.

Menurut dia, Indonesia juga demikian, perlu melihat kebijakan negara ketika melengkapi infrastruktur dalam proses sekitar 5 tahun. Seperti, instalasi yang ada di IKN secara bertahap sampai 2045.

Benny mengatakan 700 personel pada tahap pertama dikirim secara bertahap. Sebab, di IKN tidak hanya memikirkan tugas personel, tapi keluarga yang otomatis mengikuti.

"Itu terkait dengan daya dukung negara, karena dampak daripada berpindahnya seseorang ke IKN, itu ada ikutannya," ucap Benny.
 

Baca Juga:  16 Pengusaha Tambang Temui Jokowi, Ungkap Ingin Investasi di IKN

Benny mengatakan 700 personel yang diberangkatkan pada tahap pertama mewakili semua satuan kerja (satker). Sebanyak 700 anggota itu dibagi menjadi setiap pejabat eselon I membawa eselon masing-masing.

"Jadi, semua akan bergerak ke sana. Tapi sejauh ini tentunya konsern masih di-backup oleh Polda Kalimantan Timur," beber dia.

Kepala Biro Kebijakan Strategis pada Deputi Perencanaan Anggaran (Karojakstra Srena) Polri Brigjen Sambodo Purnomo Yogo telah mengecek hunian, ketersediaan infrastruktur seperti air, dan Kantor Pusat Polri di Kalimantan Timur. Benny mengatakan pemindahan 700 anggota pada tahap pertama akan dilakukan setelah semua tersedia.

Meski Kapolri mulai berkantor di Kantor Pusat Polri di IKN, lanjut dia, orang nomor satu di Bhayangkara itu tak lengah dengan kondisi Jakarta. Benny menyebut Kapolri bertanggung jawab atas keamanan seluruh penjuru Indonesia.

"Kan Kapolri itu untuk seluruh Indonesia, kan begitu. Jadi beliau akan tetap monitor. Jadi mungkin sampai dengan Renstra (rencana strategi) ke-2 ya, mungkin kita masih terus berkembang IKN 10 tahun ke depan," ujar dia.