Ratas Pemberantasan Narkoba, Jokowi Singgung Kapasitas Lapas hingga Penegakan Hukum

Jakarta: Presiden Joko Widodo bersama para menteri, Kapolri, dan Panglima TNI menggelar rapat terbatas mengenai narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden menyampaikan ada tiga permasalahan yang perlu diatasi yakni kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas), penegakan hukum yang memberi efek jera, dan rehabilitasi bagi pelaku.

"Rapat terbatas pada siang hari ini akan berbicara mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba di negara kita," kata Presiden saat membuka rapat, Senin, 11 September 2023.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat penyalahgunaan narkoba sekitar 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa. Banyaknya narapidana narkotika, lanjut Presiden, menyebabkan lapas kelebihan kapasitas sehingga pemerintah perlu mencari solusi agar tidak semakin banyak narapidana narkotika.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik," ucap Presiden.

Presiden menginginkan agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba memberi efek jera. Tidak hanya narapidana, Presiden juga mengetahui banyak aparat penegak hukum ikut bermain dalam rantai bisnis kejahatan tersebut.

"Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," tegas Presiden.

Lalu, mengenai upaya rehabilitasi pada pengguna narkoba, presiden mengungkapkan ada usulan dari panglima kodam (pangdam) agar rehabilitasi para pengguna narkoba dapat dilakukan di resimen induk kodam (rindam).

"Mereka punya kapasitas kurang lebih 300-an, 500-an (orang) yang bisa direhab di situ. Tapi ini nanti kita bicarakan juga masalah anggarannya seperti apa," ujar Presiden.

Pemerintah, tegasnya, akan memfokuskan pada pencegahan dan penyeludupan. Adapun lokasinya, imbuh presiden, dilakukan di lima provinsi dengan kasus narkotika paling banyak.

"Enggak di semua provinsi dulu lah, mungkin lima besar, provinsi lima besar yang narkobanya paling tinggi. Kita fokuskan di situ. Atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita berbicara di sini," ungkap dia.