Gedung Merah Putih KPK. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Candra Yuri Nuralam • 1 July 2023 11:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi alat pemerintah. Sebab, lembaga itu saat ini lebih galak kepada lawan politik kelompok penguasa.
"Pimpinan KPK adalah orang istana, sehingga lawan-lawan politik yang ditangkap, sementara koalisinya istana dilindungi," kata mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Juli 2023.
Abdullah menilai spekulasinya bukan omong kosong. Sebab, taring KPK tidak tajam ke buronan Harun Masiku yang merupakan mantan caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Contoh konkret, Harun Masiku yang sudah tiga tahun tapi belum ditangkap," ucap Abdullah.
Buronan KPK tinggal tiga orang. Pertama ialah Kirana Kotama yang dicari sejak 2017. Dia terlibat dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Lalu, Paulus Tannos yang ada di Singapura. Dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Ketiga, Harun Masiku. Dia sudah dikejar sejak 2020 untuk mempertanggungjawabkan kasus dugaan suap pengganti antar waktu (PAW) DPR.