Agustus 2023, APBN Surplus Rp147,2 Triliun

Jakarta: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2023 masih mencatatkan surplus sebesar Rp147,2 triliun dan keseimbangan primer juga dalam posisi surplus Rp422,1 triliun.

Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.821,9 triliun atau 74 persen dari target APBN 2023, tumbuh 3,2 persen. Sementara belanja negara mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7 persen dari target APBN 2023.

Dengan kondisi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan anggaran mengalami penurunan sangat tajam, dimana pembiayaan utang mengalami penurunan hingga 40 persen

"Karena penerimaan kita masih cukup baik, meskipun tadi tren growthnya mulai melemah, namun belanjanya tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Kita lihat bahwa pembiayaan anggaran mengalami penurunan sangat tajam. Pembiayaan utang kita turun 40 persen," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Kamis, 21 September 2023.

Menurut dia, pembiayaan melalui utang masih on track dan antisipatif, serta dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika atas kondisi pasar keuangan global. Pembiayaan juga diarahkan pada pengelolaan utang secara prudent, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terkendali
 

Penerbitan utang Rp198 triliun

Sampai dengan Agustus 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang tercatat Rp198 triliun atau 28,4 persen dari target APBN 2023, menurun tajam dibandingkan tahun lalu sebesar Rp332 triliun.

"Realisasi tersebut terdiri dari SBN Neto sebesar Rp183 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp15 triliun," papar dia.

APBN telah terus meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan kesehatannya, sehingga pada saat dunia mengalami perubahan yang begitu cepat dengan inflasi yang mendadak tinggi dengan suku bunga yang dinaikkan secara drastis, APBN sebagai instrumen fiskal relatif bisa terjaga dan terlindungi.

"Kalau APBN-nya terjaga, maka APBN bisa menjaga masyarakat dan menjaga perekonomian. APBN yang kuat bisa melaksanakan tugas untuk stabilisasi untuk mendorong alokasi efisiensi dan juga untuk memperbaiki distribusi. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat baik," jelas Sri Mulyani.