Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan dan PNBP Terkendali

Jakarta: Hingga akhir Agustus 2023, kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP masih terkendali seiring dengan kinerja PPh Non Migas, PPN, dan bea masuk. Sejumlah kontraksi penerimaan diantaranya disebabkan oleh normalisasi harga komoditas, penurunan nilai impor, dan restitusi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir Agustus 2023, penerimaan negara telah terkumpul sebesar Rp1.246,97 triliun. Capaian ini terdiri dari PPH Non Migas Rp708,23 triliun, PPN & PPnBM mencapai Rp447,58 triliun, PBB & Pajak lainnya yang sebesar Rp11,6 triliun, serta PPH Migas sebesar Rp48,51 triliun.

"Untuk kepabeanan dan cukai kita sudah mengumpulkan Rp171,6 triliun atau 56,6 persen dari target kita," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2023, dikutip Kamis, 21 September 2023.

Penerimaan bea masuk terjaga baik, namun bea keluar dan cukai mengalami penurunan. Kinerja bea masuk mengalami pertumbuhan, didorong oleh kenaikan tarif efektif dan menguatnya kurs dolar.

Sementara itu, kinerja bea keluar mengalami penurunan, disebabkan oleh turunnya harga CPO dan dampak kebijakan flush out. Kinerja cukai hasil tembakau juga menurun akibat penurunan produksi.

Baca juga: Sri Mulyani Berharap APBN Tak Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat
 

PNBP terkumpul Rp402,8 triliun

Selanjutnya, untuk PNBP hingga akhir Agustus 2023 sudah terkumpul Rp402,8 triliun. Terdiri dari PNBP SDA Migas Rp77 triliun, SDA Non Migas Rp97,3 triliun, Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp65,5 triliun, PNBP Lainnya Rp109 triliun, serta PNBP dari BLU sebesar Rp54 triliun.

Sri Mulyani menekankan, APBN yang sehat dan kuat bisa melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi kita untuk tetap tumbuh dan pulih.

"Namun kita tetap waspada karena kondisi global perlu kita waspadai yang tentu secara perlahan akan memberikan imbas kepada APBN maupun ekonomi kita," tutur dia.

"Karena itu, semua pihak harus terus menjaga kesehatan APBN dan perekonomian dengan terus melakukan kalibrasi terhadap pergerakan ekonomi dan dinamika global," sambung Sri Mulyani.