MUI Bantah Tudingan Panji Gumilang Soal Punya Agenda Terselubung

Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menanggapi pernyataan Panji Gumilang yang menuding MUI punya agenda terselubung. Ia mengimbau pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun itu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak menuduh MUI.

“Ya kalau itu sih enggak usah saya tanggapi ya. Siapa yang memulai kan Panji Gumilang maka dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, itu kan suatu hal yang adil. Jadi jangan menuduh MUI untuk menggulingkan, enggak ada,” kata Ikhsan kepada Metro TV, Kamis, 6 Juli 2023.

Ia menegaskan MUI tidak punya keinginan untuk menggulingkan Panji Gumilang. Menurut Ikhsan, MUI memiliki tugas agar masyarakat tidak terpapar pemikiran keagamaan yang menyimpang dan terpapar menggunakan makanan minuman obat yang tidak halal.

“Itu saja yang paling penting supaya kerangka kebangsaan ini terbangun dengan baik karena kalau umatnya baik ya tentu negara menjadi baik,” ujar dia.

Selain itu, Ikhsan juga menanggapi alasan MUI baru bersuara keras soal penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun. Pasalnya, Panji Gumilang dinilai telah melakukan pelanggaran dengan mengajarkan pemahaman menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

“Itu kan karena disebabkan ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, menimbulkan kontroversi, bahkan menimbulkan gesekan yang potensial akan terjadi perseteruan antar mereka yang sependapat dan yang tidak,” ucapnya.

Dalam Program Kick Andy Metro TV, Panji Gumilang melontarkan sejumlah upaya untuk merebut Ponpes Al Zaytun darinya dengan melontarkan isu sesat secara beruntun ke Al Zaytun. Ia menegaskan Panji Gumilang tidak bisa dipisahkan dengan Al Zaytun karena bak gula dan rasa manis atau bak garam dan rasa asin.

"Inilah dalam rangka mau menghancurkan pendidikan bangsa ini. Sudah pun belum bisa membangun tempat pendidikan seperti ini, kemudian menginginkan punya seperti ini, kemudian menyarankan untuk dipisahkan antara pimpinan dan proyeknya nanti dikuasai dengan mudah," ujar Panji Gumilang.
 
Ia mengingatkan bahwa Al Zaytun berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia sebagai pimpinan juga tunduk dengan aturan yang ada di NKRI termasuk UUD 1945 serta Pancasila. Ia berharap jika ada yang ingin lembaga pendidikan seperti Al Zaytun cukup berkolaborasi. (Dominique Hilvy)