Prancis Bersiap Hadapi Gelombang Protes Baru, Polisi Dikerahkan Skala Besar

Paris: Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu akan mengerahkan polisi dalam skala “besar-besaran” untuk mengamankan aksi protes yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan mendatang.

Langkah ini diambil di tengah kritik terhadap cara pemerintah menangani kekerasan di jalanan baru-baru ini.

Ekonomi terbesar kedua di zona euro ini diguncang oleh salah satu kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada 17 Oktober, tepat enam bulan sebelum pemilihan umum untuk menentukan pengganti Presiden Emmanuel Macron.

Di hadapan para anggota parlemen yang marah, Lecornu mengakui bahwa respons keamanan yang diberikan selama ini belum memadai dan berjanji akan menerapkan pendekatan yang lebih tegas dalam menghadapi gelombang protes berikutnya.

“Pengerahan aparat untuk Sabtu depan (24 Oktober) akan dilakukan secara besar-besaran,” ujar Lecornu, seperti dikutip dari France24, Kamis 22 Oktober 2026.

Ia menuding kelompok radikal ultra-kiri telah menyusun “rencana pemberontakan” yang memicu kerusuhan tersebut. Kerusuhan itu sendiri pecah di sela-sela aksi protes nasional yang dipicu oleh masalah biaya hidup.

Rekaman bentrokan, penjarahan toko oleh massa, serta pembakaran bangunan publik akhir pekan lalu mendorong sejumlah negara -,termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jerman,- untuk mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warga negara mereka yang berada di Prancis.

Pada 19 Oktober, otoritas Prancis mengumumkan pemberlakuan jam malam parsial di Paris dan beberapa kota lainnya. Lecornu menambahkan bahwa jam malam tambahan akan diterapkan pada 20 Oktober di wilayah-wilayah yang dianggap perlu.

Kepolisian Paris juga mengeluarkan larangan sementara bagi siapa pun untuk membawa jeriken atau botol berisi bensin maupun bahan bakar lainnya, menyusul aksi massa yang membakar gedung pemerintah dan toko-toko akhir pekan lalu.

Sepanjang malam, sebuah helikopter tampak terbang di atas Place de la Republique di ibu kota Prancis -,salah satu titik pusat kerusuhan,-dengan menyorotkan lampu pencari ke seluruh area alun-alun untuk memastikan kepatuhan warga terhadap aturan jam malam.

“Suara helikopter pada pukul satu dini hari terasa cukup menekan,” ungkap Sylvain Courant, seorang warga yang tinggal di kawasan Les Halles, yang juga menjadi salah satu lokasi kekerasan.

“Rasanya seperti adegan dalam film-film perang yang sering kita tonton di televisi,” ujar Courant.

Presiden Macron, yang saat ini tengah melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk -,di mana ia berhasil mengamankan tambahan pasokan diesel untuk menekan harga,- telah mengakui adanya kekurangan dalam penanganan aksi protes tersebut. Pemerintah Prancis tengah bergulat dengan utang publik yang tinggi serta kemarahan masyarakat akibat lonjakan harga, sembari menghadapi tantangan kuat dari kelompok sayap kanan.

Kerusuhan pada 17 Oktober meletus setelah sekitar setengah juta orang turun ke jalan di seluruh Prancis untuk memprotes tingginya biaya hidup, menyusul aksi protes di sekolah-sekolah yang telah berlangsung selama empat minggu.

Pada 19 Oktober, sejumlah kota -,termasuk Paris, Bordeaux di wilayah barat daya, dan Nice di French Riviera,- memberlakukan jam malam parsial.

Sebuah kebijakan jam malam yang ditujukan bagi anak di bawah umur akan diterapkan di beberapa distrik di kota pelabuhan Marseille, wilayah selatan, mulai 20 Oktober hingga setidaknya 23 Oktober, ungkap seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada AFP.

Peringatan keras

Aparat keamanan menangkap seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok sayap kiri radikal atas pembakaran balai kota bersejarah di Limoges. Peristiwa kehancuran bangunan tersebut kini menjadi simbol dari kekerasan yang terjadi.

Pihak berwenang menuai kritik dari berbagai spektrum politik. Kandidat presiden dari kelompok sayap kanan, Marine Le Pen, menyebut kerusuhan ini sebagai “peringatan keras” yang menyingkap adanya “krisis mendalam” dalam otoritas pemerintahan.

Dalam beberapa pekan terakhir, para investor telah melepas surat utang Prancis di tengah meningkatnya keraguan mengenai kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran.
Menteri Kehakiman Gerald Darmanin menyatakan bahwa hampir 150 orang telah dijebloskan ke penjara dan lebih dari 800 orang lainnya telah dihadapkan ke pengadilan.

Ia berpendapat bahwa respons hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah masyarakat umum mengambil tindakan sendiri.

“Sistem peradilan bersikap sangat tegas. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya pun kini dijebloskan ke penjara,” kata Darmanin.

Beberapa pengunjuk rasa mengalami cedera serius. Seorang pria kehilangan tangannya akibat granat polisi, sementara di kota Mulhouse, wilayah timur, seorang remaja putri berusia 17 tahun kehilangan salah satu matanya.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez sempat menawarkan pengunduran dirinya pada 18 Oktober, dengan mengakui bahwa pihak kepolisian “telah kehilangan kendali” selama kerusuhan berlangsung. Namun, Macron menolak pengunduran diri tersebut.

Pasukan di Milan Negara-negara Eropa lainnya juga mengalami demonstrasi akibat kenaikan harga, dengan bentrokan berskala lebih kecil terjadi di Milan serta di Belgia selama akhir pekan.

Italia bersiap mengerahkan 500 tentara ke Milan seiring pertimbangan pemerintah untuk melakukan tindakan tegas yang lebih luas.

Presiden AS Donald Trump memanfaatkan kerusuhan di Prancis untuk memperkuat retorika anti-imigrasi dan anti-Islam miliknya, di tengah tantangan berat yang dihadapi Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu mendatang.

"Ini masalah imigrasi, dan saya sudah katakan kepada Presiden Emmanuel Macron, tutuplah perbatasan Anda," ujar Trump.

Sejumlah analis menepis anggapan tersebut, dengan menyatakan bahwa imigrasi bukanlah faktor pemicu kerusuhan di Prancis.