Pemprov Jabar Tunggu Instruksi Evakuasi WNI di Timur Tengah

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan posisi siaga penuh menunggu instruksi untuk melakukan evakuasi massal terhadap warga Jabar di negara-negara Timur Tengah. Langkah ini menyusul eskalasi konflik bersenjata antara blok Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang kian mencekam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan otoritas daerah kini berada dalam komando tunggal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Tujuannya untuk mengantisipasi skenario terburuk pasca-serangan skala besar yang melanda kawasan tersebut sejak Sabtu, 28 Februari 2026. 

"Seluruh informasi terkait evakuasi WNI disampaikan melalui kanal khusus yang disiapkan pemerintah pusat. Per hari ini (3 Maret), belum ada perintah resmi evakuasi dari Kemenlu, namun kita terus bersiap," ujar Herman Suryatman, dikutip dari Antara, Rabu, 4 Maret 2026. 
 

Pemprov Jabar melalui Badan Penghubung telah diintegrasikan ke dalam grup komunikasi strategis "Evakuasi Pemulangan Timur Tengah" yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat guna memastikan respons cepat, Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi data dan waktu gerak jika tombol evakuasi ditekan oleh Jakarta. 

Saat ini, fokus utama adalah pemetaan presisi jumlah warga Jabar yang tersebar di titik-titik rawan ledakan konflik. "Kami sedang menarik data detail jumlah warga Jabar yang berada di wilayah terdampak dari masing-masing KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia)," ujar Herman.

Situasi di lapangan dilaporkan sangat fluktuatif, terutama di negara-negara seperti Qatar, Bahrain, Yordania, hingga Arab Saudi pasca-serangan rudal balasan Iran ke pangkalan militer AS.

Herman menjelaskan bahwa KBRI Teheran saat ini tengah mematangkan rencana darurat untuk menjamin keselamatan WNI. Meski tensi meningkat tajam, perwakilan RI di zona konflik masih memprioritaskan imbauan kewaspadaan tingkat tinggi sebelum instruksi pemulangan massal diterbitkan.

"Informasi yang kami terima, perwakilan RI di sana fokus pada imbauan kewaspadaan tingkat tinggi," tuturnya.


Ilustrasi serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah pemukiman penduduk Iran. Foto: ANTARA/Anadolu/py.

Diketahui, operasi gabungan antara AS dan Israel melancarkan serangan skala besar ke Iran sejak Sabtu pagi, 28 Februari 2026, waktu setempat. Serangan tersebut menyebabkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta beberapa petinggi militer Iran tewas.

Menanggapi serangan itu, Iran melancarkan serangan balasan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer serta aset milik AS di beberapa negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Setelah menyerang pangkalan militer AS di Arab Saudi, Iran memperluas target serangan dengan menyasar fasilitas AS lainnya di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Arab Saudi menyatakan pada bahwa Kedutaan Besar AS di Riyadh diserang dua drone. Insiden tersebut menyebabkan kebakaran terbatas dan kerusakan kecil.

Sejumlah negara kemudian meminta warganya untuk keluar dari Arab Saudi. Namun proses evakuasi tidak mudah dilakukan karena sebagian besar wilayah udara ditutup sehingga banyak orang terjebak.