Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar.
Pemerintah Fokus Perkuat Produksi Pangan Domestik, Kurangi Ketergantungan Impor
Husen Miftahudin • 2 July 2026 15:04
Jakarta: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan kesejahteraan petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Hanif mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap membangun basis produksi berbagai komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada pasokan luar negeri.
"Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap membangun basis produksi berbagai komoditas pangan yang sebelumnya bergantung pada impor," ujar Hanif usai menghadiri Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Medan, dikutip dari Antara, Kamis, 2 Juli 2026.
Hanif menekankan ketahanan pangan nasional tidak bisa dihadapkan pada perbandingan harga pangan impor yang lebih murah. Menurut dia, ketergantungan yang berlebihan terhadap impor berpotensi melemahkan kedaulatan negara, terutama saat terjadi gangguan pasokan global.
"Kita dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita. Jangan membentur-benturkan harga murah dari luar dengan harga produksi di dalam negeri," kata Hanif.
Ia menilai selama ini isu pangan kerap diukur dari efisiensi biaya impor, padahal hal itu dapat menghambat penguatan produksi pangan domestik.
| Baca juga: Proyeksi Produksi Beras Tembus 25,28 Juta Ton, Mentan: Swasembada Pangan Makin Terjaga |
Jaga kesejahteraan petani
Hanif menegaskan penguatan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan terhadap pelaku utama sektor pertanian, yakni petani.
Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap gabah kering panen (GKP) petani dengan harga Rp6.500 per kilogram untuk menjaga pendapatan petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP) sebelumnya yang berada di level Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 14 persen. Langkah itu diambil untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga semangat produksi.
"Kalau petaninya tidak mengusahakan pertaniannya, lalu bagaimana kita membangun ketahanan pangan?" tegas dia.

(Ilustrasi. Foto: dok MI)
Dukungan pupuk, benih, hingga alsintan
Selain penyerapan gabah, pemerintah juga mengalokasikan berbagai insentif untuk menekan biaya produksi pertanian. Salah satunya melalui diskon 20 persen untuk pupuk bersubsidi.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, mesin tanam, dan mesin panen guna meningkatkan produktivitas petani.
Dukungan lainnya meliputi perbaikan jaringan irigasi, akses kredit usaha tani berbunga ringan, hingga pendampingan teknis berkelanjutan oleh penyuluh lapangan.
Hanif menegaskan seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan berbasis produksi domestik.