Jakarta Bersiap Hadapi Pendatang, Pramono: Siapkan Syarat Administrasi

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang tiba di Ibu Kota usai mudik Lebaran 2026. Meski demikian, Pramono memberikan peringatan tegas agar para pendatang tetap menaati aturan administrasi kependudukan dan memiliki kesiapan mental untuk bersaing di dunia kerja.

"Ya, seperti berulang kali saya sampaikan bahwa Jakarta tidak ada operasi yustisi, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang ingin bekerja di Jakarta, tentunya melengkapi diri dengan semua syarat-syarat administrasi," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu, 21 Maret 2026.
 

Pramono menekankan pentingnya bagi setiap pendatang untuk memiliki bekal keahlian yang memadai. Menurutnya, persaingan di Jakarta menuntut kemampuan yang relevan agar para pendatang tidak justru menambah beban masalah sosial di Ibu Kota.

"Dan kemudian juga bekerja sesuai dengan kapabilitasnya. Memang, sekarang ini kami juga menduga bahwa pasti ada lonjakan orang untuk mencari kerja di Jakarta," lanjut Pramono.
 
Berdasarkan data Pemprov DKI, jumlah pendatang baru usai Lebaran 2026 diprediksi mencapai 10 ribu hingga 12 ribu orang. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov tetap waspada terhadap dinamika urbanisasi pasca-hari raya.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menambahkan bahwa penurunan tren pendatang dari 27 ribu pada 2022 hingga ke angka 16 ribu pada 2025 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan geopolitik saat ini. Kendati tren menurun, Jakarta tetap menjadi daya tarik utama bagi pencari kerja dari berbagai daerah.