Indonesia Dihadapkan 2 Fokus terkait Transisi Energi

Jakarta: Indonesia dihadapkan pada dua fokus terkait transisi energi. Yakni, menghadirkan swasembada energi sekaligus meneguhkan komitmen internasional untuk menurunkan emisi karbon.

"Indonesia mengambil satu keputusan yang menurut saya cukup bijaksana. Di Dewan Energi Nasional, kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita tidak phasing out fossil tapi kita phase down fossil. Kami mengurangi penggunaan fosil sambil tetap memastikan penurunan emisi karbon terpenuhi," kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia, Satya Widya Yudha, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 11 Desember 2025.

Hal itu dibeberkan Satya dalam TED 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengakselerasi transisi energi nasional.

Agenda tersebut diinisiasi untuk mengoptimalisasi transisi energi yang digencarkan pemerintah Indonesia didukung penuh. Seluruh pihak diminta menyambut transisi tersebut sebagai momentum.

"Transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi, ini adalah kesempatan untuk membangun ekonomi hijau yang kuat, menciptakan lapangan kerja baru, dan memastikan pertumbuhan ekonomi kita terus berkelanjutan," kata Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli.
 

Dalam kesempatan tersebut, ada dua diskusi yang digelar. Pertama, membahas ‘Energi sebagai Aset Daerah: Mendorong Investasi dan PAD melalui Hilirisasi dan Monetisasi Energi’. Kedua, membahas ‘Urgensi Komitmen Transisi Energi dan Kolaborasi Pembiayaan Hijau’.
 
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Edison Siagian, menjelaskan bahwa mengelola energi dan sumber daya mineral berada pada ranah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa kabupaten dan kota tidak memiliki kewenangan untuk mengolah itu.

“Meski begitu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan industri energi di daerahnya  dari retribusi, pajak dan lain sebagainya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Edison.
 
EVP CES PLN Pusat, Wahyu Ahadi Rouzi mengatakan, PLN berupaya untuk mendorong potensi daerah lewat Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun berdasarkan pada Rencana Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Ia menjelaskan, penyusunan RUKN ini berdasarkan pada Rencana Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
 
"Jadi di daerah seperti kabupaten, kota atau provinsi itu sudah mengatur bagaimana rencana usaha ketenagalistrikan di daerahnya. Disitulah peran PLN memetakan potensi yang ada yang disinkronisasikan," ucapnya.
 
Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Trenggalek Muhammad Arifin mengatakan, jika pemerintah pusat dan provinsi memiliki tanggung jawab mengolah energi dan mineral, maka, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari pemanasan global.
 
"Maka di Kabupaten Trenggalek kita menargetkan 2045 Kabupaten Trenggalek Net Zero Carbon. Itu sudah disetujui oleh Kemendagri," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.
 
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan, jika ingin memperkuat daerah, kuncinya adalah di hilirisasi, energi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun, Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha mengatakan, hilirisasi menuju energi hijau adalah suatu kebutuhan.
 
"Dengan meningkatkan keberlanjutan, akan meningkatkan daya saing. Jadi transformasi ke industri hijau itu bukanlah beban," kata dia.
 

Forum diskusi terkait energi. Foto: Istimewa

Lead Analyst, Indices, and ESG Business Development BEI, Kinanti Marta Nuraida berpesan kepada para investor sebagai penggerak ekosistem investasi berkelanjutan untuk menggerakan market dengan investasi secara berkelanjutan. "Sehingga bisa lebih mengakselerasi transisi menuju rendah karbon untuk perusahaan di Indonesia," kata Kinanti.
 
Terakhir, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Azis Syamsuddin mengatakan, kolaborasi berbagai menjadi kunci untuk bergotong royong membangun ekonomi hijau di Indonesia.