Tolak Resolusi Liga Arab, Iran Minta Negara Kawasan Tak Bantu Agresi AS-Israel

Teheran: Pemerintah Iran menolak keras resolusi yang dikeluarkan Liga Arab terkait operasi pertahanan Iran dalam menanggapi agresi militer Amerika Serikat dan Israel.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyampaikan penolakan tersebut dua hari setelah pertemuan tingkat menteri Liga Arab yang mengutuk serangan balasan Iran ke pangkalan AS dan menuntut kompensasi.

Baghaei mendesak blok tersebut untuk menyesuaikan pendekatannya agar tidak terpengaruh oleh posisi sepihak dari anggota tertentu yang dianggap tidak konstruktif. Ia menegaskan komitmen teguh Republik Islam Iran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, terutama mengenai larangan penggunaan kekuatan serta penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah semua negara.

Terkait serangan rudal baru-baru ini, Baghaei mengklarifikasi bahwa tindakan tersebut murni bersifat defensif. Ia menyatakan bahwa aksi militer terhadap fasilitas AS di pantai selatan Teluk Persia dilakukan dalam kerangka hak membela diri yang sah sesuai Pasal 51 Piagam PBB, sebagai respons atas agresi rezim Zionis dan AS terhadap Iran.

“Aksi pertahanan Republik Islam Iran terhadap pangkalan dan fasilitas militer AS dilakukan dalam kerangka hak inheren untuk membela diri yang sah sesuai Pasal 51 Piagam PBB,” ujar Baghaei, seperti dikutip presstv.ir, Jumat, 24 April 2026.

Seruan Iran

Merujuk pada hukum internasional tentang non-intervensi, ia memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran. Baghaei menegaskan bahwa pemerintah regional yang memfasilitasi akses, menyediakan pangkalan, atau memberikan dukungan logistik dan intelijen bagi serangan AS-Israel harus bertanggung jawab secara internasional atas konsekuensi tindakan tersebut.

Baghaei menepis tuduhan yang diarahkan kepada Teheran dan justru menunjuk kehadiran aktor luar kawasan sebagai akar ketidakstabilan di Asia Barat. Menurutnya, ketidakamanan kronis di kawasan tersebut adalah akibat dari intervensi militer asing serta kelanjutan pendudukan dan rencana pemusnahan warga Palestina.

Mengabaikan realitas ini, lanjut Baghaei, hanya akan memicu eskalasi ketidakamanan lebih lanjut. Meskipun terjadi gesekan diplomatik, Teheran menyatakan tetap bertekad untuk memperkuat rasa saling percaya dan kerja sama di antara negara-negara tetangga.

Ia mendesak negara-negara kawasan untuk memahami tanggung jawab hukum dan politik mereka, menghindari posisi yang memicu ketegangan, dan mengejar jalur interaksi konstruktif berdasarkan rasa hormat yang sama. Ketegangan ini bermula dari agresi AS-Israel pada 28 Februari yang membunuh pejabat senior dan komandan Iran melalui serangan udara.

Negosiasi AS-Iran

Saat itu, sejumlah negara Arab di Teluk Persia mengizinkan wilayah dan ruang udara mereka digunakan untuk menyerang Iran, yang kemudian dibalas oleh angkatan bersenjata Iran dengan 100 gelombang serangan terhadap target strategis Amerika dan Israel di seluruh kawasan.

Gencatan senjata selama dua minggu yang dimediasi oleh Pakistan telah berlaku sejak 8 April, namun putaran pertama negosiasi Teheran-Washington gagal mencapai kesepakatan karena tuntutan berlebihan dari pihak AS.

Presiden AS Donald Trump secara sepihak memperpanjang gencatan senjata tersebut sambil menunggu proposal dari Iran untuk pembicaraan putaran kedua di Islamabad.

Namun, Teheran masih menahan diri untuk berkomitmen pada negosiasi lanjutan dengan alasan tuntutan Washington yang tidak masuk akal serta adanya blokade laut terhadap Iran yang menghambat proses pengakhiran perang. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Kapal Iran yang Disita AS di Teluk Oman Angkut Bahan Baku Medis Vital