DPR Sepakati Revisi UU Pemerintahan Aceh jadi Usul Inisiatif

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-5 DPR Masa Persidangan I Tahun 2026-2027.

“Apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian dijawab setuju oleh seluruh legislator di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 8 September 2026.
 

Keputusan ini diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan tertulis mereka terkait draf revisi undang-undang tersebut. Setelah resmi menjadi usul inisiatif DPR, draf beleid ini akan dibahas bersama pemerintah.

Revisi undang-undang tersebut dinilai krusial guna memperkuat pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Aceh. Sekaligus menyesuaikan dinamika hukum dan sosial yang berkembang selama dua dekade terakhir.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyampaikan bahwa berbagai usulan strategis telah dimasukkan ke dalam draf. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah usulan peningkatan Dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Tangkapan layar.

Selain peningkatan anggaran, Baleg DPR mengakomodasi gagasan pembentukan badan koordinasi khusus yang dipimpin langsung oleh gubernur. Lembaga ini dirancang untuk mengharmonisasikan dan menyinkronkan pelaksanaan program yang didanai skema otsus antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait.

“Tetapi ini juga masih menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) nanti,” ujar Bob Hasan.