Salah Sebut Jabatan Titiek Soeharto, Menhut: Bisa Dipecat Saya

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni salah menyebut Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) sebagai Ketua Komisi I. Momen itu terjadi saat pimpinan DPR dan pemerintah menerima audiensi dari serikat petani terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria.

"Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, Ibu Ketua Komisi I," ujar Raja Juli di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.

Raja Juli langsung meralat ucapannya. Dia berkelakar bakal dipecat karena salah sebut.

"Ibu Ketua Komisi IV, astagfirullah, ini saya kualat, bisa dipecat saya," ucap Raja Juli.

Pembentukan Badan Reformasi Agraria

Dalam rapat ini, Raja Juli mengaku setuju dengan usulan pembentukan Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Tujuannya, agar reformasi agraria yang selama ini mandek dan dikeluhkan masyarakat dapat tercapai.

"Nah saya kira sebuah lembaga, saya tidak tahu apakah itu komite apakah itu badan, yang memang dapat menjadi tempat di mana para menteri bisa berkoordinasi," ucap Raja Juli.

Dia menambahkan badan itu penting untuk memaksimalkan koordinasi. Khususnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Termasuk di antaranya misalkan dengan aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, misalkan kita sepakati, kita tulis berita acara bersama, untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan," ujar Raja Juli.
DPR menerima sejumlah serikat tani. Pertemuan ini untuk membahas konsorsium pembaruan agraria dan organisasi rakyat.

Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir.

Mereka meliputi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Kemudian, Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari serta unsur dari Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara.