Kenaikan Dana Operasional RT/RW di Jakarta Dinilai Belum Sebanding dengan Beban Kerja

Jakarta: Usulan kenaikan dana operasional rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Jakarta disorot. Kenaikan tersebut hanya 25 persen, bukan dua kali lipat seperti yang dijanjikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat kampanye Pilkada 2024.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD Jakarta tentang Raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Kenaikan operasional RT/RW ini menjadi salah satu janji Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam Pilkada 2024.

"Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," kata Anggota Fraksi Demokrat-Perindo Dina Manyusin di Gedung DPRD Jakarta dikutip Selasa, 22 Juli 2025.

Pihaknya menilai kenaikan dana operasional tersebut belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab para pengurus RT/RW di Jakarta. Sebab, mereka merupakan ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.

"Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan," tegas Dina.

Menurut dia, dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW, besaran dana operasional yang diterima ketua RT sebesar Rp2 juta per bulan, lalu ketua RW mendapatkan Rp2,5 juta per bulan.