Petani Nggak Usah Khawatir, Stok Pupuk Tersedia Banyak Jelang Lebaran

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk nasional menjelang Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 dalam kondisi tersedia sesuai ketentuan. Hingga 20 Maret 2025, Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk mencapai 1,63 juta ton, terdiri dari 1,19 juta ton pupuk subsidi dan 445 ribu ton pupuk nonsubsidi.

"Pada bulan suci Ramadan dan menjelang Idulfitri ini Pupuk Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani, sekaligus sebagai komitmen kami dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan," kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana, dikutip dari siaran pers yang diterima pada Selasa, 25 Maret 2025.

Wijaya melanjutkan, jumlah stok pupuk subsidi sebesar 1,19 juta ton tersebut terdiri dari 581 ribu ton Urea, 552 ribu ton NPK, 22 ribu ton NPK Formula Khusus dan 33 ribu ton Organik. Sementara, stok pupuk non-subsidi sebesar 445 ribu ton terdiri dari 361 ribu ton pupuk Urea dan 84 ribu ton NPK.

Selain kesiapan stok, Wijaya mengungkapkan Pupuk Indonesia juga telah menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani sebesar 1,52 juta ton. Pupuk subsidi ini terdiri dari 731 ribu ton Urea, 728 ribu ton NPK, 11 ribu ton NPK Formula Khusus, dan 51 ribu ton Organik. Realisasi penebusan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada 2024 sebesar 1,142 juta ton.

"Penyaluran yang meningkat ini menandakan keberhasilan dari upaya pemerintah bersama Pupuk Indonesia dalam menyederhanakan mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi. Ke depan, kami terus berkomitmen membuat penyaluran semakin mudah dan tepat sasaran," ujar dia.

Dengan kesiapan stok dan distribusi ini, Wijaya meyakini kebutuhan pupuk petani pada musim tanam kedua tahun ini yang akan dimulai pada April ini akan terpenuhi. Dia optimistis Pupuk Indonesia juga mampu memenuhi seluruh alokasi pupuk bersubsidi tahun ini yang mencapai 9,5 juta ton.

"Kami berharap tren positif dalam produksi dan distribusi ini dapat berlanjut hingga akhir 2025, sehingga Pupuk Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya," tutur dia.
 

Baca juga: Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Aman hingga Lebaran

(Petani saat memberikan pupuk. Foto: dok MI/Bagus Suryo)
 

Distribusi pupuk dipastikan lancar

Di samping itu, Pupuk Indonesia memastikan kelancaran distribusi pupuk menjelang dan sesudah Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025. Wijaya menyatakan, kelancaran distribusi ini penting guna memastikan pupuk tersedia pada musim tanam kedua yang akan jatuh pada April 2025.

Menjelang momen Lebaran 2025 ini, sambung dia, kegiatan distribusi pupuk yang dilakukan mulai dari gudang hingga kios akan tetap berlangsung hingga Jumat, (28/3). Selanjutnya, kegiatan distribusi pupuk akan kembali beroperasi penuh pada Kamis, 3 Maret 2025.

"Seluruh lini distribusi Pupuk Indonesia wajib kembali beroperasi pada 3 April guna mendukung datangnya musim tanam kedua tahun ini yang akan dimulai pada April. Stakeholder harus memastikan kegiatan operasional setelah libur dapat berjalan dengan normal demi kelancaran pelayanan di seluruh lini distribusi," bebernya.

Ia pun memastikan proses distribusi pupuk bersubsidi tidak akan terdampak oleh kebijakan pembatasan angkutan barang yang akan diterapkan pemerintah selama momen mudik dan Lebaran tahun ini.

"Pupuk Indonesia menjamin kesiapan dan kelancaran distribusi pupuk hingga menjelang dan sesudah Lebaran, karena pupuk masuk kategori komoditas yang mendapat pengecualian dalam kebijakan pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025," tegas Wijaya.

Wijaya menyebut, pembatasan operasional angkutan barang tersebut tidak akan berpengaruh pada komoditas pupuk. Sebab pembatasan tersebut dikecualikan untuk truk pengangkut kebutuhan pokok seperti BBM, pakan ternak, termasuk truk pengangkut pupuk.

"Dengan adanya pengecualian ini, maka dapat dipastikan truk-truk yang mengangkut pupuk bersubsidi dan nonsubsidi dapat tetap beroperasi seperti biasa untuk menyalurkan pupuk yang amat dibutuhkan oleh petani. Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan," terang Wijaya.