Penghitungan Kerugian Negara Kasus Korupsi Jalan di Mempawah Diharapkan Cepat Rampung

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan rasuah dalam pengadaan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Penyidik kini tengah menunggu hitungan kerugian negara rampung.

"Nah selain itu, saat ini penyidik juga masih intens melakukan koordinasi dengan para ahli terkait dengan dugaan kerugian keuangan negaranya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Sabtu, 1 November 2025.

Budi mengatakan, hitungan kerugian negara dari auditor penting untuk perkara ini. Terbilang, kasusnya menggunakan Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa pejabat di pemerintahan daerah dan pusat. Permintaan keterangan dilakukan karena pembangunan jalan ini menggunakan dana alokasi khusus (DAK).

Baca juga: KPK Minta Wakil Bupati Mempawah Jelaskan Produk Hukum Pembangunan Jalan

"Mengapa? Karena sumber pembiayaan atau sumber anggaran yang digunakan untuk pengadaan proyek jalan di Mempawah ini adalah bersumber dari DAK, Dana Alokasi Khusus, yang memang prosesnya itu sampai ke pusat," ucap Budi.

Pendalaman perkara terus dilakukan penyidik. Salah satunya adalah memetakan siapa saja yang terlibat.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto: Metrotvnews.com/Candra.

"Sehingga dalam penyidikan perkara ini KPK tidak hanya mendalami terkait dengan proses-proses pengadaannya, tapi juga bagaimana proses perencanaan, proses persetujuan dari anggaran atau DAK itu. Sehingga ini tentunya akan menjadi informasi dan keterangan yang utuh yang dibutuhkan dalam proses penyidikan," tegas Budi.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, nama maupun inisial mereka belum diungkap kepada publik. Sejumlah lokasi sudah digeledah KPK untuk mendalami kasus ini. Sejumlah barang bukti sudah dikantongi penyidik.