Pemerintah Didorong Beri Perhatian Lebih ke Industri Tekstil

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih ke sektor industri pengolahan, utamanya tekstil dan produk tekstil (TPT). Itu krusial jika pengambil keputusan memandang sektor tersebut masih penting bagi perekonomian.

"Kondisi atau kasus Sritex ini perlu menjadi penambah atensi atau perhatian, sebetulnya dukungan dengan insentif saja tidak cukup. Harus ada kebijakan lebih besar, lebih fundamental yang diperlukan kalau ingin industri tekstil ini menjadi salah satu industri prioritas bagi pemerintah," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal, Senin, 3 Maret 2025.

Sejatinya, tambah dia, industri TPT dalam negeri telah meronta dan menjerit sejak beberapa tahun ke belakang. Itu karena geliat industri tersebut tersendat, imbas kondisi global, maraknya barang impor, baik yang legal maupun ilegal, hingga kebijakan yang dipandang tak mendukung industri di sektor TPT.
 

Baca juga: PHK Sritex Jadi Alarm untuk Selamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri

(Karyawan Sritex pulang kerja di hari terakhir operasional. Foto: Metrotvnews.com/Triawati)
 

Penjualan industri TPT melempem

Permasalahan dan tantangan industri TPT tak berhenti di sana. Pasalnya, tingkat penjualan industri sektor tersebut juga melambat lantaran daya beli masyarakat yang melemah. Hal itu menambah dan melengkapi penderitaan industri TPT di dalam negeri.

"Ditambah lagi ekspor juga, dinamika terakhir dari terpilihnya Trump, itu pasti akan melakukan trade barriers yang lebih, sehingga akan menghalangi juga ekspor TPT," kata Faisal.

"Padahal TPT ini selama ini menikmati fasilitas GSP dari Pemerintah AS. Separuh dari ekspor TPT kita adalah ke AS. Jadi tekanannya banyak sekali, ditambah lagi dengan permasalahan yang kekinian," tambah dia.

Lebih lanjut, Faisal menuturkan, persoalan yang menimpa Sritex juga perlu menjadi sarana refleksi semua pihak. Menurutnya, itu tak sepenuhnya disebabkan oleh faktor regulasi, melainkan faktor lain yang selama ini kurang diperhatikan.

"Yang terjadi pada Sritex ini kita perlu melihat lebih jauh, bukan hanya di tataran kebijakan, tapi juga di tataran mikro, sampai ke korporasinya, bagaimana dari sisi manajemen di tingkat korporasi, jadi itu perlu dilihat di samping faktor kebijakan," sebut dia.