Untuk Pertama Kalinya, Pemerintahan Trump Kecam Invasi Rusia ke Ukraina

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. (Will Over/EPA)

Untuk Pertama Kalinya, Pemerintahan Trump Kecam Invasi Rusia ke Ukraina

Riza Aslam Khaeron • 24 May 2025 15:51

Banff: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya mengeluarkan kecaman resmi terhadap invasi Rusia ke Ukraina, dalam sebuah pernyataan mengejutkan yang dikeluarkan usai pertemuan G7 di Banff, Kanada, Jumat, 23 Mei 2025.

Melansir The Telegraph, pernyataan bersama para menteri keuangan G7 menyebut perang Rusia sebagai "perang brutal yang terus berlanjut" dan menyatakan dukungan penuh bagi kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina.

"Kami mengecam perang brutal Rusia yang terus berlangsung terhadap Ukraina dan mengapresiasi ketahanan luar biasa dari rakyat dan ekonomi Ukraina," bunyi komunike bersama yang juga ditandatangani oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mewakili pemerintahan Trump.

Pernyataan ini menandai perubahan besar dalam kebijakan pemerintahan Trump, yang selama ini menolak menyalahkan Rusia secara eksplisit atas invasi.

Sebelumnya, pernyataan resmi AS hanya menyebut konflik tersebut sebagai "krisis Ukraina-Rusia" dan bahkan membocorkan rencana damai yang mencakup usulan agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia sebagai harga perdamaian.

Namun, tekanan internasional dan mandeknya kesepakatan gencatan senjata tampaknya mulai mengubah sikap Gedung Putih.

"G7 tetap berkomitmen penuh untuk mendukung Ukraina dalam mempertahankan integritas teritorial, kebebasan, dan kemerdekaannya menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan," lanjut pernyataan tersebut.Sikap baru ini muncul di tengah frustrasi Eropa terhadap pendekatan Trump yang selama ini dinilai lunak terhadap Putin.

Baru-baru ini, Trump bahkan memuji Putin dan menyarankan peningkatan perdagangan dengan Rusia dalam percakapan telepon antarkedua pemimpin, alih-alih memberi peringatan tegas.

Namun dalam pertemuan di Kanada, Menteri Keuangan Scott Bessent bergabung dengan para menteri G7 lainnya dalam mendesak Moskow untuk segera menyetujui gencatan senjata. Mereka menyatakan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas kelanjutan konflik dan segala konsekuensinya, termasuk bencana kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional.
 

Baca Juga:
Trump Sebut Perundingan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina Segera Dimulai

Para menteri juga memperingatkan bahwa sanksi terhadap Moskow akan diperketat jika Presiden Vladimir Putin tetap menolak gencatan senjata tanpa syarat.

"Jika gencatan senjata seperti itu tidak disepakati, kami akan terus menjajaki semua opsi, termasuk meningkatkan tekanan secara maksimal seperti memperketat sanksi lebih lanjut," tulis G7.

Komunike juga menyebut bahwa aset Rusia akan tetap dibekukan dan berbagai bentuk tekanan ekonomi baru sedang dikaji, sebagai bagian dari upaya menambah tekanan terhadap Kremlin.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari Uni Eropa dan para pejabat NATO. "Terima kasih Tuhan," ujar seorang pejabat Barat di Brussels yang terlibat dalam kebijakan Ukraina.

Pernyataan keras ini juga bertepatan dengan serangan udara terbaru Rusia ke Kyiv pada Jumat malam yang melukai sedikitnya delapan warga sipil. Serangan tersebut mempertegas kegentingan situasi di Ukraina dan semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap Moskow.

Sementara itu, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan lanjutan dari Presiden Trump secara pribadi. Namun, para pejabat dalam lingkaran dalam menyatakan bahwa perubahan sikap ini diambil untuk "mengurangi tekanan diplomatik terhadap AS dari mitra transatlantik," sambil tetap menjaga pintu terbuka bagi negosiasi damai.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Surya Perkasa)