Rudianto Lallo Dukung Penguatan Anggaran Demi Penegakan Hukum

Jakarta: Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi III DPR, Rudianto Lallo, menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Turunnya anggaran dikhawatirkan akan berdampak pada proses penegakan hukum di Tanah Air.

"Saya kira pimpinan Komisi III perlu mencari jalan untuk anggaran Kejaksaan dikembalikan, minimal sama dengan tahun 2024, karena kalau drastis penurunannya, optimalisasi penegakan hukum berat dilaksanakan," kata Rudianto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.

Kejaksaan sempat mengalami penurunan anggaran dalam rangka efisiensi di tengah tingginya kebutuhan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

"Bicara kemitraan Polri dan Kejaksaan itu rekan pasangan dari Komisi III, sehingga khusus Kejaksaan memang terjadi penurunan drastis dan dibanding angka kebutuhan rill Rp27 T," kata Rudianto.
 

Baca juga: NasDem Dorong MPR Beri Original Intent Menyikapi Putusan Pemilu Terpisah

Efisiensi anggaran juga berdampak pada institusi Polri yang berpotensi memengaruhi kapasitas dan daya dukung institusi terhadap penegakan hukum.

"Untuk Kepolisian, tahun 2024 kalau enggak salah Rp126 T. Efisiensi jadi Rp109 T. Sehingga penting juga bagaimana mengembalikan sekalipun mungkin efisiensi kita lewati, sehingga anggaran bisa normal kembali," imbuhnya.

Rudianto menelankan, Komisi III akan mengawal alokasi anggaran Polri dan Kejaksaan tetap proporsional demi meningkatkan performa penegakan hukum di Indonesia.