MenPANRB, Rini Widyantini, saat menyampaikan materi pada Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2025. Dokumentasi/ istimewa
Magelang: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menegaskan reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mengingat birokrasi merupakan mesin yang dapat mendukung pembangunan.
Rini mengajak kepala daerah agar memperhatikan berbagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokasi.
"Ini kita lakukan secara holistik ini agar supaya birokrasi itu menjadi lebih efektif di dalam melayani masyarakat," katanya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin, 24 Februari 2025.
Rini menjelaskan reformasi birokrasi bukan hanya menyangkut proses administrasi. Ia menyatakan hal ini merupakan langkah reformasi pemerintahan yang dilakukan secara menyeluruh.
Hal tersebut mulai dari membangun struktur kelembagaan, manajeman kinerja, bisnis proses, dan pelayanan publik yang memanfaatkan transformasi digital. Rini juga mengungkapkan pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
"Jadi, baik tidaknya layanan kepada masyarakat itu tercermin daripada bagaimana birokrasi dari Bapak dan Ibu pimpin untuk dalam memberikan layanan kepada masyarakat," jelasnya.
Ia menyatakan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi. Pihaknya menginginkan pemberian layanan berlangsung cepat dan mudah diakses. Apabila Pemda tidak dapat memenuhi harapan tersebut, Rini menyebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
"Bapak dan ibu (kepala daerah) tentunya menjadi panglima tertinggi di daerah dalam memimpin reformasi birokrasi," ungkapnya.
Rini mengatakan sejumlah langkah yang perlu ditindaklanjuti kepala daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Para kepala daerah diharapkan dapat menyusun peta jalan reformasi birokrasi yang selaras dengan agenda nasional.
Selain itu, kepala daerah juga diminta berkomitmen melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan tidak mengangkat pegawai non-ASN.
Streaming