Pengenaan PPN 11% di Produk Pengolahan Setengah Jadi Tidak Adil

Jakarta: Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto menilai pengenaan PPN sebesar 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi atau intermediat dari nikel menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot atau batang logam tidak adil. Kondisi itu sangat dikeluhkan industri dalam negeri yang mau memakai produk turunan dari nikel.

"Harus dipajaki 11 persen. Sementara ekspor malah tidak dikenakan 11 persen. Tidak adil ini. Daya saing barang dalam negeri jadi lebih mahal 11 persen," ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kemenperin dan pengelola kawasan industri, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, dalam dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Juni 2023.

Oleh Karena itu, dirinya meminta Kemenperin untuk mengusulkan peninjauan atas pengenaan PPN sebesar 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi. Hal itu semata untuk mendorong industri pengolahan lanjutan yang lebih kompetitif.

Dalam kesempatan itu, Komisi VII juga mendesak Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Ditjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri, dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah.

Selain itu, Komisi VII DPR meminta Kemenperin, khususnya kedua direktorat tersebut untuk membuat perencanaan pengembangan kawasan industri terintegrasi. Dalam poin kesimpulan rapat kali ini, Komisi VII meminta Kemenperin untuk memastikan izin-izin kawasan industri bersih serta bebas sengketa lahan.

"Komisi VII juga meminta Kemenperin mengembangkan peta jalan pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis karakteristik unggulan lokal serta mengembangkan peta jalan hilirisasi," pungkas Sugeng.