Fraksi NasDem Mendukung Langkah DPR untuk Berbenah

Jakaeta: Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat. Terutama, pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi telah menyepakati untuk mengakomodir aspirasi yang digaungkan masyarakat. Di antaranya, usulan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI hingga meningkatkan performa legislasi.

“Ini bukan hanya soal angka-angka penghematan, melainkan soal sikap DPR dalam menegaskan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan aspirasi publik,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, dikutip Sabtu, 6 September 2025.

Hal tersebut diungkap Viktor, menyikapi Konferensi Pers Pimpinan DPR RI yang Menjawab Tuntutan 17+8 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.

Viktor mengungkapkan, keputusan menghentikan tunjangan perumahan, melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta memangkas sejumlah fasilitas anggota DPR merupakan langkah bijak yang harus dipandang sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperbaiki tata kelola.

Maka, Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk ikut membersamai rakyat demi menjaga muruah agar fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kembali ke lajur yang semestinya.
 

Baca: Fraksi NasDem Teguhkan Komitmen Berjuang bersama Rakyat

“Fraksi NasDem berharap rakyat ikut bersama dalam perjuanganmemastikan tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, terutama menyukseskan program pemerintah yang diiimplementasikan untuk menjawab kebutuhan rakyat," ungkap Viktor.

Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan pimpinan DPR yang selaras dengan sikap NasDem yang mempelopori penghentian gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang melekat kepada anggota DPR RI nonaktif.

“NasDem menekankan perlunya kepastian hukum dalam setiap proses. Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa DPR serius menjaga integritas lembaga,” jelas Viktor.

Fraksi NasDem juga mendorong agar seluruh hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat menjadi stimulus agar lembaga DPR RI dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berharap langkah ini menjadi momentum bagi DPR untuk semakin dekat dengan rakyat,” pungkas dia.