Pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK Tinggal Menunggu Jadwal

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Waktu pasti tengah ditentukan penyidik.

“Kita menunggu jadwal pemanggilan Saudara RK di dalam rencana penyidikannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 23 April 2025.

Tessa mengatakan, keterangan Ridwan Kamil sejatinya dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di PT Bank BJB. KPK masih mengumpulkan bukti untuk menyiapkan bahan pemeriksaan untuk eks Gubernur Jawa Barat itu.

“Tentunya setelah ada hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi kepada yang bersangkutan terutama dari keterangan saksi-saksi yang lain maupun barang bukti yang sudah dilakukan penyitaannya oleh penyidik,” ucap Tessa.
 

Baca: KPK Beberkan Alasan Tak Langsung Bawa Moge Ridwan Kamil Usai Penggeledahan

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yakni, Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi, Divisi Corsec BJB Widi Hartono, Pengendali Agensi Antedja Muliatana dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan, Pengendali Agensi BSC Advertising dan WSBE Suhendrik, dan Pengendali Agensi CKMB dan CKSB Sophan Jaya Kusuma.

KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus ini. Salah satunya yakni rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

KPK menyita sejumlah dokumen terkait kasus ini dari rumah Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga menggeledah Kantor BJB di Bandung.

Kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar. Tindakan rasuah ini berlangsung pada 2021 sampai 2023. BJB sejatinya menyiapkan dana Rp409 miliar untuk penayangan iklan di media TV, cetak, dan online.

Ada enam perusahaan yang diguyur uang dari pengadaan iklan ini. Rinciannya yakni, PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menyebut penunjukan agensi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Lembaga Antirasuah mengendus adanya selisih pembayaran yang membuat negara merugi lebih dari dua ratus miliar rupiah.