Presiden Prabowo Dinilai Berhasil Memulai Kemandirian Pangan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil memulai kemandirian pangan selama enam bulan pemerintahannya. Hal itu dilakukan Presiden kedelapan itu di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik sekarang.

"Kita sedang menghadapi situasi peperangan mengunakan senjata tarif dan currency. Di tengah guncangan dan ketidakpastian situasi geopolitik tersebut, bangsa kita berhasil memulai langkah dengan dasar yang kuat dan arah yang tepat, yaitu membangun kemandirian di sektor pangan," kata aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Haris menyampaikan capaian pemerintahan Prabowo di sektor pertanian layak diapresiasi. Dalam waktu yang terbilang singkat itu, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

"Negara 'kebanjiran' beras dari petani kita sendiri," ungkap dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 24,22 juta ton pada Januari-April 2025 dengan produksi beras mencapai 13,95 juta ton. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Dengan data tersebut, Indonesia dipastikan tidak perlu lagi mengimpor beras. 

"Tidak gampang! Tapi itu fakta. Dan kita makin optimis, dalam 6 bulan ke depan kita akan menjadi salah satu eksportir beras. Kartel pemakan rente impor beras dan komiditi pangan lain pasti muntah darah. nangis darah dengan capaian ini," sebut dia.
 

Baca juga: Mentan Sebut Lonjakan Beras Indonesia Bikin Eksportir Negara Lain Ketar-ketir

Selain itu, Perum Bulog tercatat berhasil menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Angka tersebut tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 994 ribu ton pada 2022, 1,066 juta ton pada 2023, dan 1,266 juta ton pada 2024.

Tak hanya peningkatan produksi, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan itu telah memperbaiki persoalan petani Indonesia, yaitu harga gabah turun.

"Sedangkan ketika panen raya datang, petani dihadapkan pada kutukan jatuhnya harga gabah. Petani kita merintih dan merana justru di saat berlangsung panen raya," ujar dia.

Pemerintahan juga menangani permasalahan distribusi pupuk yang harus melalui 145 aturan dan melibatkan 11 kementerian dan lembaga. Prabowo melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak, yaitu Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani. 

"Kebijakan ini sangat positif, distribusi pupuk menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat," kata dia.

Dia menekankan Presiden Prabowo hadir dengan napas dan semangat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segendap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Semangat ini yang menyertai kebijakan pemerintah untuk melindungi industri pertanian.

"Memang belum banyak yang sempurna dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah, masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk dalam program nasional swasembada pangan. Namun niat baik itu telah dibuktikan melalui implementasi nyata melindungi petani dan industri pertanian," ungkap dia.

Dia berharap pengusaha nasional mulai masuk di sektor pertanian membantu merujudkan swasembada pangan. Serta, pelibatan Kampus atau perguruan tinggi dalam riset dan inovasi terkait bibit maupun teknologi pertanian harus ditingkatkan.

"Dengan demikan, cita-cita menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia dapat diwujudkan," ujar dia.