RUU TNI Ditakutkan Bisa Bawa Kembali Dwifungsi ABRI, Apa yang Diubah?

Jakarta: Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembahasan ini berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta pada akhir pekan, 14-15 Maret 2025.

Mengutip laporan dari MetroTVNews pada Sabtu, 15 Maret 2025, pembahasan ini menuai kritik tajam karena dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari 20 kelompok masyarakat sipil, menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai, "Perluasan penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengancam supremasi sipil." Pernyataan ini disampaikan Ardi dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Salah satu poin kontroversial dalam RUU TNI adalah perubahan pada Pasal 47. Dalam UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.


Gambar: RUU TNI Pasal 47. (ICJ)

Namun, dalam RUU TNI terbaru, ketentuan ini diubah menjadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, termasuk kantor yang membidangi politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

Mengutip RUU TNI, Pasal 47 ayat (2) menyebutkan, "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden."

Dalam konteks ini, Ardi memperingatkan bahwa kebijakan ini membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam jabatan-jabatan sipil strategis, yang mengingatkan pada era dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.


Gambar: RUU TNI Pasal 53. (ICJ)

Selain itu, dalam Pasal 53 RUU TNI terbaru, usia pensiun perwira yang sebelumnya 58 tahun diubah menjadi 60 tahun. Bahkan, untuk jabatan fungsional tertentu, usia pensiun bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Perwira tinggi bintang empat juga dapat diperpanjang masa dinasnya hingga dua kali dengan keputusan Presiden.

Menurut Anggota Komisi I DPR Hasanuddin, perluasan penempatan prajurit TNI di luar 10 kementerian yang telah diatur dalam UU TNI sebelumnya kini bertambah menjadi 15 kementerian/lembaga. Salah satu lembaga baru yang diusulkan adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang memungkinkan penempatan prajurit TNI aktif di lembaga tersebut.

"Soal penempatan prajurit TNI di tempat lain, di luar dari yang 16, itu tetap harus mengundurkan diri. Itu sudah final," ujar Hasanuddin.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai kebijakan ini melanggar prinsip profesionalisme militer dan berpotensi menciptakan loyalitas ganda. "Militer tidak seharusnya terlibat dalam politik atau pemerintahan sipil karena tugas utama mereka adalah pertahanan negara," tegas Ardi.
 

Baca Juga: Usulan Revisi UU TNI Dinilai Bertentangan dengan Agenda Reformasi

Mengutip Amnesty International Indonesia pada Kamis, 13 Maret 2025, RUU TNI dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan dwifungsi ABRI yang pernah berlaku di masa Orde Baru. Amnesty menyebutkan bahwa perubahan dalam RUU TNI tidak hanya memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara, tetapi juga membuka ruang bagi militer untuk terlibat dalam penegakan hukum dan operasi militer selain perang.

"Perluasan di jabatan sipil yang menambah Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jelas merupakan bentuk dwifungsi TNI. Tugas militer seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam proses hukum atau pengelolaan sektor perikanan," ungkap pernyataan Amnesty.

Amnesty juga menyoroti peran Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang diatur dalam RUU TNI. Menurut Amnesty, pembentukan posisi ini hanya akan memperkuat impunitas di kalangan militer karena memungkinkan perwira aktif tetap menjabat dalam struktur hukum sipil tanpa konsekuensi.

Selain itu, pelibatan TNI dalam penanganan narkotika juga menjadi sorotan. Amnesty menilai pelibatan militer dalam isu narkotika akan membuat pendekatan penanganan masalah ini bergeser dari ranah penegakan hukum ke ranah operasi militer.

"Jika ingin merevisi UU TNI justru seharusnya 10 jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI dikurangi bukan malah ditambah," tulis Amnesty.

RUU TNI ini masih dalam tahap pembahasan di DPR dan berpotensi disahkan sebelum masa reses pada 20 Maret 2025. Jika disahkan, regulasi ini dapat membuka kembali peran militer dalam ranah politik dan pemerintahan, yang menjadi salah satu karakteristik utama dwifungsi ABRI di masa Orde Baru.