DPD Bawa Aspirasi Pemerintah Daerah ke Kemenko PMK

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membawa aspirasi pemerintah daerah di Sub-Wilayah Barat II ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Hal ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestariaan budaya.

"Penting ada sinergi antara DPD, Kemenko PMK, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan manusia dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh dan terkoordinasi," kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.

Perwakilan DPD bertemu dengan jajaran Kemenko PMK dalam sebuah rapat konsultasi. Pertemuan membahas arah kebijakan dan program strategis pemerintah periode 2025 hingga 2029, khususnya Rencana Kerja Tahun 2026.

Hemas menyampaikan Sub-Wilayah Barat II terdiri atas sembilan provinsi. Mencakup hampir tiga perempat populasi Indonesia, yakni Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Menurut Hemas, subwilayah ini sangat menentukan keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional. Selain karena jumlah penduduknya besar, segala indikator kemajuan bangsa termasuk partisipasi politik dan pendidikan banyak ditentukan oleh subwilayah ini.
 

Sokong program pemerintah

Hemas mengatakan DPD akan menyokong program pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai langkah strategis mengatasi stunting. 

Meski begitu, menurut dia, masih terdapat tantangan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya. "Pola makan keluarga menjadi akar permasalahan yang harus ditangani secara holistik, bukan hanya melalui program sekolah,” kata dia.

Dia juga mendukung pendirian Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. "Langkah ini harus disesuaikan dengan kewenangan daerah dan mendukung Asta Cita Presiden," ujar Hemas.

Di bidang kebudayaan, Hemas mengapresiasi berbagai inisiatif lokal. Namun, dia menekankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi seiring masih minimnya anggaran untuk sektor ini.

"Maka perlu dukungan nyata dan koordinasi yang lebih efektif agar pelestarian kebudayaan nasional dapat memberikan dampak yang maksimal," kata dia.
 

Baca:  Irjen Iqbal Resmi Dilantik Jadi Sekjen DPD RI

Terkait layanan kesehatan, DPD juga menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait beban pemerintah daerah dalam menanggung premi BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat terbatas menanggung premi untuk keluarga miskin. 

"Saya percaya, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang besar bagi DPD untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat dan daerah. Tidak perlu lagi kepala daerah ‘berburu’ proyek ke kementerian atau bergantung pada dana aspirasi yang politis," kata Hemas.
 

Menerima aspirasi DPD

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan sudah menerima aspirasi DPD. Meski demikian, perlu ada kebijakan yang lebih mikro lagi. 

"Kemenko PMK akan memantau semua informasi dari DPD. Sehingga, akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," kata dia.

Pratikno juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan manusia yang dimulai dari hilir ke hulu, dengan landasan utama berupa perencanaan keuangan yang matang dan penguatan sistem data dan informasi di lapangan.

"Masalah-masalah di daerah memang perlu ditangani mulai dari hilir, namun yang utama tetaplah data dan informasi. Tanpa itu, kita akan sulit melakukan perencanaan yang tepat di tingkat hulu," ujar Pratikno.