PDIP Belum Tunjuk Pengganti Hasto, Puan: Hak Prerogatif Megawati

Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum menunjuk sekretaris jenderal (Sekjen) pengganti Hasto Kristiyanto yang tengah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menekankan soal penggantian di struktur kepengurusan merupakan urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan karena memang sebelumya itu dipilih dalam kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Ketua DPR itu mengungkap adanya dinamika internal. Sehingga, banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menunjuk pengganti sementara Hasto. Bahkan, untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP.

"Karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya," ujar Puan.
 

Baca juga: PDIP Sebut Ide Partai Super Tbk Kritik Terhadap PSI

Hasto terjerat kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan. KPK mengungkap adanya dana Rp400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.

Uang dari Hasto disebut sebagai operasional pengurusan proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Buronan paling dicari itu menyiapkan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu.

Uang itu diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dana dari Hasto itu diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah yang juga mengurusi suap proses PAW Harun ini.