Pemerintah Mesti Siaga Hadapi El Nino dan Ancaman Krisis Air

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat langkah mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan mencapai level kuat (strong).
 
Salah satu langkah yang diminta adalah memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Peringatan mengenai potensi El Nino harus direspons dengan langkah antisipatif agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
 
"Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indikator yang menunjukkan El Niño berpotensi melampaui level kuat dan bertahan hingga awal 2027 tidak boleh dianggap remeh," ujar Azis dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 4 Agustus 2026.
 
"Prinsip kita tegas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami meminta seluruh instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bergerak cepat melakukan intervensi sebelum krisis air meluas," tambah dia.
 

 

Perluas operasi modifikasi cuaca

 
Azis meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memperluas pelaksanaan hujan buatan selama masih tersedia potensi pertumbuhan awan di sejumlah wilayah. Langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan air di bendungan, waduk, maupun embung sebagai cadangan menghadapi musim kemarau.
 
"Kita tidak boleh menunggu sampai sumur warga mengering total baru bertindak. Pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah daerah harus memperluas cakupan hujan buatan. Fokuskan hujan buatan untuk mengisi bendungan, waduk, dan embung-embung strategis," kata Azis.
 
Azis menilai kekeringan berkepanjangan berpotensi memicu dampak berantai terhadap sektor pertanian, ketersediaan pangan, hingga kesehatan masyarakat. Menurutnya, gagal panen dapat mengurangi pasokan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, keterbatasan air bersih juga berisiko meningkatkan penyebaran penyakit, terutama bagi kelompok rentan.
 
"Jangan sampai dampak El Nino ini meluas dan berubah menjadi masalah sosial baru. Gagal panen bisa membuat harga bahan pokok melonjak tajam dan membebani rakyat. Selain itu, krisis air bersih sangat berbahaya karena memicu penularan penyakit. Kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia jangan sampai menjadi korban akibat kekeringan dan ketiadaan pasokan air bersih," ujar dia.


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Perkuat koordinasi lintas sektor

 
Selain mempercepat mitigasi kekeringan, Azis meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, langkah terpadu diperlukan agar dampak El Niño tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
 
"Kita tentunya tidak ingin dampak El Niño ini meluas. Pemerintah pusat dan daerah harus segera bertindak agar masyarakat tidak mengalami kerugian yang signifikan," kata Azis.
 
Azis juga mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang. Ia mengimbau warga menyiapkan tempat penampungan air, menerapkan penghematan penggunaan air, serta memastikan kebutuhan air bagi kelompok rentan tetap terpenuhi.
 
"Ancaman kemarau panjang ini memerlukan kesiapsiagaan mandiri dari masyarakat, mulai dari menyiapkan tandon air, bijak menggunakan air harian, hingga memastikan kesehatan anak-anak dan lansia agar terhindar dari risiko dehidrasi," ujar Azis.
 
Azis menilai penanganan dampak perubahan iklim memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar risiko kekeringan dapat diminimalkan.