3.749 Pendatang Baru Serbu Jakarta, Didominasi Usia Produktif

Jakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat tren peningkatan arus pendatang pascalebaran 2026 yang mencapai 3.749 jiwa hingga 9 April 2026. Arus urbanisasi tahun ini didominasi oleh kelompok usia produktif yang diprediksi akan memperkuat aktivitas ekonomi di Ibu Kota.

“Pendatang yang masuk ke Jakarta pascale­baran tahun ini tercatat sebanyak 3.749 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1.871 jiwa dan perempuan 1.878 jiwa. Ini menunjukkan keseimbangan yang relatif sama,” ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, melalui keterangannya, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 9 April 2026.
 

Berdasarkan data sebaran, Jakarta Timur menjadi tujuan utama dengan jumlah 1.151 jiwa, diikuti Jakarta Barat sebanyak 872 jiwa, dan Jakarta Selatan 845 jiwa. Sementara itu, Jakarta Utara mencatat 594 jiwa, Jakarta Pusat 276 jiwa, dan Kepulauan Seribu hanya 9 jiwa.

Denny memaparkan bahwa sebanyak 2.954 jiwa atau 78,79 persen pendatang berada pada rentang usia produktif (15–64 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa magnet ekonomi Jakarta masih sangat kuat bagi warga luar daerah untuk mencari penghidupan.

“Dominasi usia produktif ini menjadi indikasi kuat bahwa Jakarta masih menjadi magnet ekonomi. Namun, kami juga mengingatkan pentingnya kesiapan keterampilan agar pendatang bisa terserap di sektor formal,” jelas Denny.


Ilustrasi. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

Data pendidikan menunjukkan mayoritas pendatang atau sekitar 83,54 persen merupakan lulusan SLTA ke bawah. Selain itu, sekitar 66,82 persen pendatang masuk dalam kategori asumsi berpenghasilan rendah berdasarkan jenis pekerjaan mereka.

Guna mendukung perencanaan pembangunan dan akses layanan publik, Disdukcapil DKI mengimbau para pendatang untuk tidak mengabaikan pelaporan administrasi. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tertib kependudukan di tengah tantangan urbanisasi.

“Kami mengimbau para pendatang untuk segera melapor dan mengurus administrasi kependudukan. Ini penting agar mereka bisa mengakses layanan publik dan terdata secara resmi,” tegas Denny.