Arab Saudi Tolak Upaya Mendefinisikan Ulang Gencatan Senjata Gaza

Doha: Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan agar upaya “mendefinisikan ulang” isi gencatan senjata di Gaza dihentikan dan menegaskan bahwa ketentuan yang telah disepakati serta disahkan Dewan Keamanan PBB tidak boleh dinegosiasikan kembali.

“Kami tidak dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang atas apa yang telah kami sepakati dan apa yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan,” ujar Menteri Berkuasa Penuh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Manal Radwan, dalam sesi di Doha Forum 2025 di Doha, Qatar, Sabtu, 6 Desember.

Dikutip dari Antara, Minggu, 7 Desember 2025, Radwan menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar gencatan senjata, perlucutan senjata, dan proses politik yang dipimpin Palestina tidak boleh diubah. Menurut dia, setiap upaya mendefinisikan ulang ketentuan tersebut berisiko membawa kawasan pada “jalur menyimpang” yang mengalihkan perhatian dari akar konflik.

“Kita tidak boleh terjebak dalam detail taktis hingga kehilangan pandangan terhadap gambaran besar dan inti konflik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa mayoritas komunitas internasional sepakat bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan ke depan. Tantangannya, kata dia, adalah bagaimana pihak-pihak terkait memastikan implementasinya.

Radwan juga memperingatkan agar Gaza tidak diperlakukan sebagai krisis terpisah, melainkan bagian dari isu Palestina secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa tidak ada mekanisme gencatan senjata atau bantuan kemanusiaan yang efektif tanpa tujuan politik yang jelas dan konsisten.

Menurutnya, tanpa pemenuhan hak-hak Palestina, tidak akan ada keamanan yang berkelanjutan bagi siapa pun, termasuk bagi Israel dan kawasan.

“Jika keamanan dan aspirasi politik rakyat Palestina tidak dipenuhi, tidak ada rencana apa pun yang mampu membawa kita maju atau mencegah spiral kekerasan berikutnya,” kata Radwan.

Gencatan senjata di Gaza mulai berlaku 10 Oktober, mengakhiri dua tahun perang Israel yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 171.000 orang sejak Oktober 2023.

Fase pertama kesepakatan mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina, rekonstruksi Gaza, serta pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas.

Baca juga:  Mesir Minta Pasukan Stabilisasi Internasional Awasi Gencatan Senjata Gaza